Latest Stories

Subscription

FREEWESTPAPUANOW!

TOP 5 Most Popular Post

Recently Comments


    PILIHAN BERITA DISINI

Translate

News

News

KAMPANYE KESEJATRAAN OLEH GUBERNUR, HANYA MIMPI DI SIANG BOLONG 0 Comments

By WEST PAPUA
Sunday, August 4, 2013 | Posted in , , ,

Sejak wilayah Papua Barat di aneksasikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan hasil pepera 1969 yang scacat hukum dan moral. Karena Pada saat pemerintah Indonesia dan utusan PBB atau UNTA melaporkan hasil pepera 1969 di majelis umum PBB akhirnya Negara-Negara Anggota PBB protes atas Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB. Pada tanggal 3 November 1969, Hasil PEPERA 1969 di Papua Barat telah dilaporkan secara resmi oleh dua pihak. Laporan pihak pertama adalah oleh Wakil Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Soebandrio. Dan Laporan Pihak Kedua adalah oleh utusan PBB, yang mana diwakilkan oleh Dr. Fernandez Ordiz San. Setelah mendengar laporan dari kedua belah pihak, maka Negara-Negara Afrika dan Karibian yang dipimpin langsung oleh Chana dan Cabon telah dapat melakukan pengajuan keberatan atas laporan, tentang hasil Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat. Hal ini dapat terjadi karena dinilai bahwa Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua bermasalah, dan juga metode pelaksanaannya tidak berdasarkan Mekanisme PBB. 

Kemudian Negara-Negara Afrika dan Caribian mengajukan permohonan penundaan waktu dua minggu untuk mempelajari Document yang dimaksud. Mengapa? Karena laporan ini perlu waktu yang cukup untuk di pelajari, kemudia dapat mengajukan dalam Sidang Lanjutan. Akhirnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima usulan Channa dan Cabon kemuadian sidang ditunda untuk waktu dua minggu, terhitung dari tanggal 4 November 1969. Selanjutnya, Majelis Umum PBB membuka kembali Sidangnya pada tanggal 19 November 1969, dengan agenda mendengarkan draf usulan dari Negara-Negara pihak protes dan juga oleh Indonesia dan Belanda. Kemudian, Negara-Negara pihak protes, mengajukan draf dengan Resolusi bahwa Referendum ulang harus dan wajib dilaksanakan di Papua Barat dalam tahun 1975, dengan dasar alasan yang rasional. Mengapa? Karena setelah mempelajari laporan Indonesia dan Utusan PBB atas pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat, menunjukan bahwa hasil PEPERA tidak sah dan melanggar prosedur Internasional dan Musyawara adalah cara yang unik dan tidak dapat di terima oleh akal sehat. Setelah mendengar draf usulan Negara-Negara Pihak protes, selanjutnya kiliran bagi Indonesia dan Belanda. Akhirnya, Belanda dan Indonesia mengajukan draf usulan bersama bahwa mereka siap membangun Papua, dengan perjanjian bahwa Indonesia siap melaksanakan pembangunan dan membangun Papua, yang terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk setempat, dan Belanda siap memberikan suntikan Dana demi terwujudnya semua program yang di masukan dalam draf usulan.

Dengan demikian Majelis Umum PBB dengan sangat hati-hati dan teliti, mengumumkan bahwa Sidang terhormat menerima draf usulan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia. Mengapa draf usulan Indonesia dan Belanda dapat di terima oleh Sidang Majelis Umum PBB? Karena memang, Indonesia dan Belanda di backup penuh oleh Amerika Serikat dan PBB. Hal ini adalah suatu manuver politik kotor atas kepentingan Amerika dan Indonesia di Papua Barat, yang mana mengorbankan Hak Politik bangsa Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri, dan berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Berdasarkan draf usulan Indonesia dan Belanda, maka Majelis umum PBB telah mencatat dengan Resolusi 2504. Ingat, bahwa Resolusi ini bukan merupakan Pengesahan Hasil PEPERA 1969, melainkan hanya sebagai catatan (TAKE NOTE) untuk melengkapi prosedur Sidang tahunan PBB. Pemrintah Indonesia saat ini sedang menkampanyekan kesejahtraan dan pembangunan di Papua Barat melalui gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe hanya sia-sia karena barometer pembangunan belum jelas untuk siapa dan dimana pembangunan tersebut, sejak pelaksanan pepera 1969 sampai dengan saat ini kesejatrahan dan pembangunan itu belum terwujud, namun kampanye kampanye gubernur provinsi papua ini kami menilai hanya mimpidi siang bolong dan pembohongan publik dan hal ini dilakukan untuk menutupi kegagalan pemerintah indonesia membangun orang Papua dan juga menutupi sorotan dunia internasional atas pelanggaran HAM di Papua Barat, dan kampanye kesejahtraan yang di lakukan oleh Gubernur hanya opini yang dibangun untuk menyakikan dunia Internasional yang merupakan donatur yang selama ini membantu pemerintah indonesia untuk membangun Papua, namun kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian indonesia dan Belanda dalam sidang majelis umum PBB pada saat melaporkan hasil pepera 1969 dengan resolusi pembangunan 2504 tersebut. Dan juga pemerintah Indonesia sedang menkampanyekan bahwa pemerintah sudah berhasil membangun Provinsi Papua dengan Otonomi Khusu namun masyarakat papua masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. 

Otonomi khusus bukan bukan pemintaan rakyat Papua tetapi tawaran politik atau metode baru penjajahan NKRI di Papua Barat, dan juga Otonomi khusus bukan diperuntukan untuk rakyat Papua Barat, namun otonomi khusus hanya diperuntukan bagi kaum berdasi di brokarasi pemerintah sendiri. Pembangunan dan kesejahtraan hanya topeng yang dipakai oleh pemerintah untuk menghabiskan sumberdaya Alam di Papua Barat, sedangkan pembangunan manusia tidak pernah diperhatikan bahkan kampanye pembanguan topeng memusnakan manusia papua barat, dan kesejatrahan masyarakat Papua belum juga terwujud sampai detik ini, untuk membunuh masyarkat asli Papua karena setelah pemerintah Indonesia menerapkan Otonomi khusus membawa malapetaka bagi rakyat Papua. Karena selama Otonomi khusus berlaku di Papua masyarakat papua menjadi minioritas di tanah sendiri dan Masyarakat Papua tersinkirkan dan dimarjinalisasi dalam semua aspek, baik dalam bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahtraan.

Kesejahtraan yang di bicarakan oleh pemerintah Indonesia melalui media masa hanya wacana Mimpi disiang bolong, karena barometer pembangunan tidak jelas. Oleh sebab itu ada beberapa hal penting pemeritah perhatikan bahwa: 1. Berdasarkan beberapa pertimbagan dan sudah 5o tahun lebih Indonesia menguasain dan menjajah Bangsa Papua Barat, tanpa memikirkan nasib masa depan anak cucu bangsa Papua, oleh sebab itu kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia bahwa pada umumnya dan lebih Khusus gubernur Provinsi Papua Luka Enembe bahwa, pemerintah stop dan berheti kampanye kesejahtraan di papua sebab barometer pembangunan tidak jelas. 2. Catatan khusu kepada pemerintah Indonesia dan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe bahwa pemerintah takan pernah berhasil membangun orang Papua dan mensejahtrakan rakyat papua karena persoalan papua adalah bukan persoalan pembangunan dan kesejahtraan namun persoalan politik dan sejarah yang salah maka proses penyelesaian adalah melalui politik dan meluruskan sejarah bangsa. papua barat 3. Pemerintah Indonesia lebih baik menerima permintaan Rakyat papua barat Untuk menentukan Nasib Seniri Melalui Referendum dari pada pemerintah mengeluarkan uang banyak ke Papua memboroskan anggaran 4. Kami mendukun Penuh Permintaan Pemerintah Inggris Kepada Persiden Rebublik Indonesia Untuk menyaksikan Referendum di Skitlandia, untuk menentukan nasib sendiri, dan Pemerintah Indonesia Melakukan hal yang sama bisa terjadi di Papua Barat. 5. Kami menjampaikan kepda PBB dan masyarakat Internasional Bahwa keduduka Pemerintah Indonesia di papua Barat adalah Penjajah bagi rakyat papua, Oleh sebab itu kami membutuhkan dukungan dan solidaritas masyarakan internasional unntuk penetuan nasib sendiri bagi Rakyat Papua barat. 

oleh : Nasa Suhun (member of KNPB). 

Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response

Leave a reply

0 komentar for "KAMPANYE KESEJATRAAN OLEH GUBERNUR, HANYA MIMPI DI SIANG BOLONG"

Music (Suara Kriting)

Followers