Dengan susah payah pemerintah Indonesia melahirkan sebuah kebijakan khusus untuk Papua yang kini disebut dengan Otonomi Khusus Papua. Namun dalam implementasinya tidak seperti yang telah diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini kita bisa lihat dari fakta di Papua.
Setelah hadirnya Otonomi Khusus di Papua malah manusia Papua menjadi termarjinal diantara Otonomi Khusus itu sendiri. Hal disebab karena selain adanya kebijakan Otonomi Khusus pemerintah Indonesia secara diam-diam menyusun salah satu program yang tersembuyi. Apa program tersembunyi itu? pemerintah mengirim beribu-ribu militer di Papua dengan maksud untuk menjaga keamanan. Emang orang Papua tidak bisa menjaga keamanan sendiri di atas tanah sendiri?.
Fakta telah menunjukkan bahwa, Otonomi Khusus Papua bukan salah satu jalan untuk membangun Papua tetapi salah satu jalan untuk pemusnahan etnis Melanesia di atas tanah Papua. Lihat saja, setelah hadirnya Otonomi Khusus di Papua apa yang terjadi? Hanya terjadi pelanggaran HAM di Papua. Setelah terjadi pelanggaran HAM, pemerintah Indonesia “pihak kepolisian” selalu mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan adalah misterius atau tidak mampu mengungkapkam pelaku. Hal ini juga telah menunjukkan bahwa pelaku yang sesungguhnya adalah pemerintah itu sendiri. Aneh sekali orang Papua membunuh orang Papua sendiri dengan senjata milik Indonesia.
Kalau kita hitung sejak Otonomi Khusus berjalan sampai detik ini berapa banyak orang Papua yang korban kekerasan militer? Mungkin kita bisa hitung dengan kalkulator karena jari tangan manusia tidak cukup untuk menghitung. Hal ini, bukan rekayasa namun dalam agenda Papua telah tercacat bahwa, kematian manusia Papua dari tahun ke tahun disebabkan karena kekerasan milliter.
Tidak hanya tercatat di agenda Papua namun masih tercatat juga di agenda dunia. Dunia mulai prihatin atas kehilangan manusia Papua diantara koloniaslis penjajahan. Fakta keprihatinan adalah pada September 2013 di Inggris sudah mulai kampanye mendukung Papua merdeka sementara Australia juga berkampanye mendukung Papua merdeka di depan toko kosmetik. Sehingga, pemerintah Indonesia tidak perlu berkomentar banyak atas kantor OPM yang telah diresmikan oleh wali kota di Inggris. Inilah bentuk dari keprihatikan terhadap ras Melanesia di Papua.
Setelah gagal mengimplementasikan Otonomi Khusus di Papua, pemerintah juga berusaha keras untuk melahirkan satu program baru untuk Papua yaitu Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Namun demikian, UP4B ini pun telah gagal mengimplementasikan. Aneh sekali, pertama kali menjalankan UP4B di Nabire Papua telah diawali dengan pertumpahan darah manusia Papua di Bandara Nabire. Pertumpahan darah manusia ini terjadi di depan pimpinan UP4B Bambang Darmono di Bandara udara Nabire. Hal ini telah menujukkan bahwa UP4B bukan untuk menjawab kerinduan manusia Papua tetapi jalan menuju pemusnahan Ras Melanesia.
Selan itu, Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa mempertayakan keberadaan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), yang dipimpin Bambang Darmono, terkait besarnya anggaran yang mereka ajukan dan fungsi serta kewenangannya. Agun Gunandjar juga telah menilai bahwa dana UP4B yang berjumlah 102 miliar itu hanya dijadikan sebagai sebuah proyek antara pemerintah dengan sekelompok orang tertentu. Sehingga, dalam hal ini Agun mengatakan dana pogram UP4B sangat tidak ada manfaat bagi manusia Papua. Negara hanya membuang-buang dana tanpa ada pembangunan yang nyata. kata Agun Gunandjar Sudarsa, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (11/10/2012) lalu
Penilaian-penilaian dari berbagai pihak ini telah menunjukan bahwa program apapun yang dikeluarkan dari pemerintah pusat untuk Papua tidak akan pernah diimplemenasikan dengan baik karena semua program tersebut disetting bagus dengan kekuatan militer yang pada akhirnya menuju pada pemusnahan Etnis Melanesia di bumi Papua.
Yang menjadi pertanyaan adalah, pemerintah Indonesia telah gagal menjalankan OTSUS Papua dan UP4B berarti apakah ada satu program baru yang sedang disusun oleh pemerintah untuk Papua? kalau memang ada program baru berarti bentuknya apa dan kapan akan dipublikasikan. Kalau ada program baru dan program baru tersebut ditolak oleh masyarakat Papua berarti bagaimana untuk menangani Papua?.
Bagi saya, kalau memang manusia Papua selalu tolak dengan program yang dilahirkan oleh pemerintah pusat berarti salah satu solusinya adalah harus mengakui sejarah bangsa Papua yang tercacat rapi, “1 Desember adalah hari kemerdekaan bangsa Papua”. Kenapa saya katakan demikian? Karena selagi belum adanya pengakuan dari pemerintah Pusat atas sejarah bangsa Papua maka, tentu saja manusia Papua akan tolak semua kebijakan yang akan dilahirkan oleh pemerintah sekalipun programnya sagat unik dan rapi.
Kalau Negara tidak mengakui sejarah bangsa Papua berarti Negara bersama kekuatan militer bersiap-siaplah untuk panen dosa-dosa politik di atas tanah Papua karena disitu akan dilahirkan bentuk-bentuk perlawanan. Anak-anak bangsa akan mencari dan mencari sejarah bangsa yang sampai saat ini masih dibungkam oleh penjajahan.
Jangan jadikan manusia untuk tempat mendapatkan pangkat atau jabatan, jangalah jadikan manusia Papua tempat berpraktek teknis perang, dan juga jangalah jadikan manusia Papua bagaikan binatang buruang yang mudah diburuh oleh penjajahan. Sebab, sekalipun manusia Papua adalah hitam dan rambut kriting, manusia Papua adalah sama dengan manusia-manusia lain di dunia yang mempunyai hak untuk hidup bebas di atas tanahnya sendiri. (Bidaipouga)
Reporter Of Timipotu NewsInt. Bidaipouga
Posts
0 komentar for "OTSUS DAN UP4B, JALUR PEMUSNAHAN RAS MELANESIA"