"Rakyat Papua Tidak
Mintah Pembangunan Fisik, Tidak Mintah Untuk Disuap, atau apapun dari orang lain, Tetapi Rakyat Papua Mintah
Kebebasan”
Kebijakan pemerintah NKRI terhadap Papua berupa Otonomi khsus, pemekaran provinsi dan kabupaten/kota, UP4B hingga yang baru Otsus plus yang dicetuskan Gubernus Papua Lukas Enembe S,PI sebagai kaki tangan partai Demokrat yang berkuasa tidak akan memenuhi keinginan rakyat dan meredam gerakan perlawanan rakyat Papua. Para elit Papua adalah setia pada partai politik dan sistem yang menindas. Kaum penindas berpikir bahwa keadilan akan terwujud ketika ada pemekaran propinsi, kabupaten/kota, dan pembangunan fisik seperti Jalan raya, gedung besar berlantai
dsb serta kesejakteraan rakyat terpenuhi akan meredam aksi pelawanan rakyat Papua. Namun pikiran sang penindas itu semuanya
menjadi omong kosong belaka. Sebaliknya semua itu merupakan
agenda pemusnaan etnis Melanesia secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah pusat di Jakarta dan gula-gula
politik, rayuan, dan bujukkan bagi sekelompok elit Papua yang terlibat mendukung agendanya Jakarta.
Masalah HAM di Papua,
pemerintah Indonesia tidak menyentuh satu kasus
pun untuk memberikan rasa keadilan bagi rakyat Papua. Perampasan hak ulayat
penduduk setempat dan Sumber daya alam yang tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat, kemudian kekayaan itu dijadikan tawaran politik bagi individu-individu yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Elit Papua yang masuk dalam sistem
NKRI yang menindas rakyat Papua yakni DPRD, DPRP,MRP, DAP, DPRI, Bupati dan Gubernur. Mereka adalah elit-elit Papua yang lehernya sudah diikat oleh pemilik modal besar. Pejabat dan elit-elit Papua tidak peduli rakyat dibunuh, diperkosa, diintimidasi, rakyat ditekan oleh TNI dan POLRI, dihinah bahkan kekayaannya dirampas. Yang
penting bagi
para Elit-Elit Papau adalah banyak uang dalam saku,
naik pesawat, tidur di hotel mewah, minum di
bar, bangun rumah mewah, memiliki mobil mewah, Istri yang Sah di Papua dan istri
simpanan di seluruh pulau Jawa dan Bali. Semua itu adalah cara borjuis (elit Papua
dan Pemodal) yang membuat otonomi khusus gagal.
Otsus merupakan tawaran gula-gula politik NKRI, bukan permintaan rakyat,
tetapi permitaan
kaum borjuis sehingga tidak Mengenai sasaran, bahkan tidak menyentuh Rakyat Papua dan dirampas oleh kaki tangannya sendiri
(berputar di lingkaranya sendiri).
Keinginan rakyat
Papua adalah Berdiri Di Atas Kakinya Sendiri dan keinginan itu tidak rendam
dan tidak dipadamkan oleh upaya-upaya yang
sudah diuapayakan oleh Jakarta kemudian ditindak lanjuti oleh gubernur baru Lekas
Enembe S,IP . Hanya bangsa Papualah
yang bangkit dan memimpin dirinya sendiri walupun pemerintah anggap
Papua merdeka adalah hanya mimpi yang tidak mungkin dan tidak akan terwujut.
Namun kata-kata yang sama disampaikan kepada rakyat Tomor Leste, tetapi mimpi itu terwujut,
Tomor Leste Bebas dari ngengaman NKRI. Rakta Papua tidak akan pesimis dengan pernyataan-pernyataan itu, karena itu adalah bahasa kolonial untuk mematahkan semangat perjuangan.
“Keadilan, kesejahterahan, dan kenyamanan
akan tercipta di Papua ketika Papua lepas dari NKRI.”
Sumber: http://teliusyikwa89.blogspot.com/
Posts
0 komentar for "OTSUS PLUS UNTUK KEPENTINGAN ELIT PAPUA-JAKARTA "