Ketua umum badan pelayan pusat atau pimpinan Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua (PGGBP) dan ketua sinode Kingmi Papua, Rabu (6/3), mengeluarkan tujuh rekomendasi terkait kekerasan negara yang melumpuhkan umat (manusia) yang terus meningkat di daerah tersebut.

Menyusul sejumlah kekerasan (penembakan) terhadap delapan aparat TNI dan empat warga sipil dan melukai beberapa orang lainya yang terjadi di Sinak, Kabupaten Puncak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya pada 21 Februari lalu. Serta sejumlah kekerasan lainya yang terus memakan korban baik materi dan imateri.

"Menyadari fakta dan pengalaman hidup penduduk asli Papua yang memprihatinkan seperti ini, kami pimpinan gereja Papua merekomendasikan tujuh hal kepada pemerintah dan pihak terkait," kata Pendeta Socrates Sofyan Yoman, saat menggelar jumpa pers di toko buku Yoman Ninom, di Kota Jayapura, Papua, Rabu pagi waktu setempat.

Ketujuh rekomendasi tersebut antara lain, pertama, pemerintah dan aparat keamanan Indonesia segera mengungkap dan menghentikan penjualan senjata dan amunisi secara ilegal. Kedua pemerintah Indonesia segera membuka diri terhadap pesan-pesan gereja, 11 rekomendasi MPR pada 9-10 Juni 2010 lalu dan seruan anggota PBB dalam sidang HAM 23 Mei 2012 kemarin.

Ketiga kami menilai pemerintah Indonesia sangat diskriminatif menyikapi aspirasi rakyat Papua dalam hal dialog damai. Dan mendesak pemerintah agar melaksanakan dialog damai yang setara antara Indonesia dan Papua tanpa syarat dan dimediasi pihak ketiga yang netral seperti yang telah dilakukan di Aceh.

Kemudian, keempat pemerintah Indonesia diminta membebaskan seluruh tahanan politik di Papua tanpa syarat dan membuka akses untuk utusan PBB, wartawan asing, pekerja kemanusiaan yang berkunjung kedaerah tersebut. Dan menghentikan upaya sengaja negara untuk mengkriminalisasi perjuang politik nasib sendiri rakyat dan bangsa Papua.

"Kelima, peristiwa penembakan dan pembunuhan anggota TNI dan warga sipil yang terjadi di Sinak, Kabupaten Puncak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya pada 21 Februari lalu harus dilihat secara utuh," katanya Socrates dengan mimik serius.

Menurut dia, kejadian tersebut jangan saja dilihat dari masalah Pilkada daerah setempat tetapi kekerasan yang telah terjadi harus dilihat secara menyeluruh, jangan secara terpisah. "Kekerasan ini bisa saja terjadi karena ada kebijakan negara untuk pembangunan infrastruktur TNI/Polri di daerah tersebut," katanya.

Dan yang keenam, Socrates sampaikan bahwa Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian telah gagal mengungkap aktor-aktor kekerasan di Tanah Papua dan terkesan membiarkan penjualan senjata secara ilegal. "Kami mendesak Kapolda Papua menindaklanjuti pernyataan Kapolda sebelumnya, Irjen Pol Bekti Suprapto pada Desember 2010 untuk mengungkap pemasok senjata ilegal ke Papua," katanya.

"Dan yang ketujuh, kepada kepada seluruh umat di Papua dan semua komponen mempelajari undang-undang TNI/Polri untuk mengawasi perilaku kejahatan dan kebjiakan pemerintah dan aparat di Papua," sambungnya.

Sementara ketua Sinode Kingmi Papua Pendeta Beny Giay meminta Kapolda Papua agar mengusut tuntas peredaran senjata ilegal di Papua dan mengungkap berbagai kekerasan yang terjadi belakang ini. "Saya minta agar Pak Kapolda Tito bisa ungkap senjata ilegal, siapa pemasoknya dan ungkap itu kekerasan yang terjadi belakangan ini," katanya.

Sumber: http://www.suarabaptis.org/index.php/2011-08-15-07-20-50/suara-kenabian/719-pimpinan-gereja-baptis-kingmi-papua-keluarkan-tujuh-rekomendasi