Latest Stories

Subscription

FREEWESTPAPUANOW!

TOP 5 Most Popular Post

Recently Comments


    PILIHAN BERITA DISINI

Translate

News

News

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MAHASISWA PAPUA TERKAIT KEKERASAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA 0 Comments

By WEST PAPUA
Monday, June 11, 2012 | Posted in



Press Release

Kekerasan dan Pelanggaran HAM Oleh Aparat Militer Indonesia
Terus Berlajut Di Tanah Papua
Papua terus bergejolak sejak berada di bawah administrasi pemerintahan Indonesia untuk pertama kali melalui penyerahan dari United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Mei 1963. Selanjutnya Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969, yang kemudian dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 2504 dalam sidang tanggal 19 November 1969. Namun hasil ini tidak menghilangkan konflik.

Sejak awal, baik saat menjalankan administrasi pemerintahan sebelum PEPERA atau sesudah Papua secara diam-diam dijadikan bagian dari wilayah Indonesia, pemerintah memilih dan menggunakan pendekatan keamanan (militer) dengan dalih menegakan kedaulatan negara, mengikis habis gerakan separatisme yang telah dipupuk sebelum Belanda hengkang dari Papua. Bahkan, pendekatan ini juga dijalankan oleh pusat untuk menangani sejumlah gerakan rakyat sipil yang kritis terhadap pemerintah maupun perlawanan dari kelompok pro kemerdekaan di Papua yang sejak awal menolak integrasi Papua ke Indonesia dengan jalan penuh rekayasa.
Dalam kenyataannya, penanganan konflik Papua tidak berubah walaupun rezim telah beberapa kali berganti. Hal itu bisa dilihat dengan belum adanya perubahan signifikan kebijakan pusat setelah 50 tahun lebih integrasi Papua ke Indonesia. Faktanya pendekatan keamanan dan militer masih dipertahankan dan digunakan dengan alasan ancaman keamanan dan kedaulatan negara.
Lebih lanjut, ketika terjadi perubahan politik di atas seiring tumbangnya rezim orde baru tahun 1998, penanganan konflik Papua tidak beranjak dari pola pendekatan di atas. Kendati tahun 2001 pemerintah pusat yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Megawati Sokarnoputri memberikan Otonomi Khusus (Otsus) sebagai suatu insentif politik terhadap Papua melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, namun ia tidak menandakan sebagai gejala adanya perubahan pola penanganan Papua, karena kenyataannya pendekatan yang bertumpu pada penggunaan aparat TNI masih diberlakukan. Tetap berlanjutnya pendekatan ini terhadap Papua mencerminkan sikap setengah hati dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik antara Jakarta-Papua secara damai dan tanpa kekerasan.
Pemerintah pusat nampaknya tidak belajar dari konflik serupa yang pernah dihadapi di daerah lain sebagai pelajaran untuk menuntaskan masalah Papua. Pengalaman lain itu merujuk pada konflik di Timor-Timor (East Leste) pada tahun1999 telah memperoleh kemerdekaan penuh setelah digelar Referendum. Terkait itu, tidak terlihat ada upaya transfer pengalaman dari daerah itu ke Papua. Berlanjutnya pendekatan keamanan di Papua ini menimbulkan banyak persoalan. Fakta di lapangan menunjukan bahwa pendekatan ini berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tidak ada perubahan baik sebelum dan sesudah reformasi, atau juga sebelum dan sesudah Otsus diberlakukan. Rakyat dan Tokoh Papua seringkali menjadi sasaran ancaman dan kekerasan aktor keamanan, terutama mereka yang dianggap kritis terhadap kebijakan Jakarta.
Secara umum kondisi HAM belum berubah di Papua, khususnya terkait dengan pembatasan beberapa hak, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, pembatasan dan pelarangan orang asing (Jurnalis Internasional dan Touris). Pelanggaran yang terjadi sangat bervariasi mulai pembatasan kebebasan berkumpul dan berpendapat, ancaman kekerasan dan kekerasan terhadap masyarakat sipil, penyiksaan, penangkapan secara sewenang-wenang, pembunuhan, kekerasan seksual, hingga perampasan harta benda, dan lain-lain.
Kondisi HAM di Papua mencerminkan suatu ironi. Sebab, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terutama di masa reformasi, terjadi di tengah upaya perbaikan HAM seiring dengan bergulirnya era reformasi. Bahkan situasi HAM di wilayah ini dapat dikatakan tetap dalam keadaan buruk seiring dengan terus berlangsung kekerasan dan pelanggaran HAM. Atas nama menjaga kepentingan “keamanan Negara” dan “kedaulatan NKRI”, aparat melakukan kekerasan. Lebih lagi ada gejala pengabaian dan pembenaran terhadap hal itu.
Kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua tidak muncul di ruang kosong. Dalam konteks Papua, kasus-kasus itu tidak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan keamanan yang terus diberlakukan. Dengan kata lain, ketika pendekatan keamanan menjadi pilihan yang ditempuh untuk penanganan konflik dan terhadap setiap perbedaan yang terjadi antara pemerintah dan rakyat, potensi timbulnya pelanggaran HAM selalu terbuka.
Salah satu kasus yang mencuat dan mengundang perhatian publik di dalam dan di luar Papua, misalnya pembunuhan tokoh Papua Thesy Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) pada 2001. Kasus pembunuhan tokoh Papua ini melibatkan satuan operasi Kopassus sebagai pelakunya yang oleh pengadilan telah divonis bersalah. Sementara kasus lainnya misalnya penyiksaan yang terjadi di Puncak Jaya oleh aparat TNI. Kasus ini terpublikasi melalui video Youtube sehingga mengundang banyak perhatian baik dari dalam dan luar Papua. Di luar itu masih banyak kasus-kasus lainnya. Terlebih lagi, jika diakumulasikan dengan kasus yang tidak sampai terpublikasi.
Jika mencermati seksama sejumlah kesaksian narasumber warga di lapangan, kekerasan dan pelanggaran HAM merupakan persoalan yang secara potensial terjadi menimpa orang Papua dalam keseharian hidup mereka. Dengan kata lain, potensi menjadi korban sangat terbuka. Terlebih lagi bagi orang Papua yang tinggal di daerah pedalaman atau terpencil. Potensinya sangat meluas. Tidak hanya berkaitan hak sipil dan politik, melainkan juga dalam hak ekonomi sosial dan budaya. Dari bentuk-bentuknya yang selama ini terjadi sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik, pembunuhan, penyiksaan, intimidasi, hingga perampasan tanah adat dan barang milik warga. Namun, tidak semua kasus itu terpublikasi sehingga tidak menutup kemungkinan jumlahnya melampaui jumlah yang mencuat selama ini.
Personalisasi, Proseduralisasi, dan “Pembenaran” Kekerasan
Jika mencermati sejumlah pernyataan di pusat nampak ada upaya personalisasi setiap kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer di Papua. Dalam artian, kekerasan ini kerap dikonstruksi sebagai kesalahan individual dan tidak ada korelasinya dengan kebijakan keamanan. Selain personalisasi, juga ada gejala “proseduralisasi”. Misalnya para pelaku itu lebih dipandang sebagai menyalahi prosedur atau Protap, pelanggaran disiplin, dan lain-lain. Karena itu, istilah oknum dipakai. Dalam kasus lain, juga terjadi pola pembenaran dan sikap yang cenderung primitif terhadap perilaku kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Ryamizard Ryacudu ketika menyikapi kasus pembunuhan terhadap tokoh PDP yang dilakukan oleh Kopassus.
Perluasan Target (Korban) Kekerasan oleh Aparat
Lebih lanjut, jika mencermati aspek korban dalam kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di Papua, terdiri dari berbagai latarbelakang. Mereka yang menjadi korban ini mulai dari tokoh politik, agama, masyarakat, jurnalis, ORNOP, hingga warga secara umum. Fakta latarbelakang korban yang beragam ini memperlihatkan bagaimana tindakan represif yang dilakukan oleh aparat militer di Papua tidak mengenal batasan. Dalam artian, tindakan tersebut dapat mereka lakukan atau menimpa siapapun di Papua.
Faktor-faktor Penyebab Maraknya Pelanggaran HAM
Tentu saja ada banyak faktor yang menyebabkan maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, secara umum hal itu tidak bisa dilepaskan dari berlanjutnya kebijakan keamanan yang menempatkan pendekatan represif dalam menangani masalah Papua. Yang paling mendasar tentu saja berkaitan dengan aspek paradigma yang mensekuritisasi seluruh persoalan Papua. Masalah ini telah menumbuhkan berbagai stigma negatif terhadap orang-orang Papua, ketidakpercayaan dan sikap untuk selalu mencurigai. Di lapangan, persoalan ini menjawab dalam bentuk pola sikap dan pola tindak yang represif.
Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua juga berkaitan dengan persoalan nilai di internal TNI yang belum berubah. Misalnya berkaitan dengan doktrin. Persoalan nilai ini seringkali membuka ruang bagi kekerasan TNI. Dan bahkan, ada kecenderungan pembenaran terhadap setiap kekerasan dan pelanggaran HAM oleh TNI, atas nama menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.
Selain itu, terus berulangnya kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, paling juga disebabkan oleh berbagai faktor lain, di antaranya: Otsus yang tidak Konsisten, ketertutupan dan Lemahnya Pengawasan terhadap Aparat Kemanan, impunitas terhadap berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi, budaya Kekerasan yang masih melekat serta lemahnya pemahaman HAM di aparat, stigma Separatis terhadap warga Papua, rendahnya Kesejahteraan aparat di bawah, keterlibatan dalam berbagai bisnis di Papua, dan lain-lain.
Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Milier Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, seperti yang diberiakan lewat media online, media elektronik, maupun cetak bahwa di Papua saat ini sedang marak terjadi penembakan – penembakan misterius oleh orang – orang yang tidak dikenal, namun menurut kami teror berupa penembakan – penembakan yang terjadi di beberapa daerah di Papua itu memang sengaja di lakukan Oleh Aparat Militer Indonesia ( TNI / POLRI ) yang berada di Papua.
Sejak dua bulan terakhir ( Mei – Juni 2012 ) ini saja tercatat berbagai kasus kekerasan berupa penembakan oleh Aparat Militer Indonesia terhadap orang asli Papua yang menelan puluhan korban meninggal dan luka – luka, beberapa kasus penembakan yang di lakukan oleh Aparat Militer Indonesia dalam dua bulan terakhir ini diantaranya : 1). Penembakan yang dilakukan oleh TNI terhadap 1 Orang massa KNPB pada tanggal 1 Mei 2012, ia ditembak setelah ia bersama rekan – rekannya pulang seusai mengikuti aksi demo Hari Anegsasi di Jayapura, 2). Penembakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap 5 Warga Papua di Degeuwo, 4 orang kritis dan 1 meninggal dunia, penembakan terhadap 5 warga Degeuwo ini dilakukan oleh aparat Kepolisiaan untuk melindungi Penambangan ilegal yang ada di sana, 3). Penembakan yang dilakukan oleh TNI dan Polisi terhadap massa Aksi KNPB ketika hendak melakukan Aksi Demo di Jayapura ( Sentani ) pada tanggal 4 juni 2012, dalam kasus ini terdapat 2 orang korban meninggal dunia, belasan lainnya luka – lukan dan puluhan orang lainnya di tahan oleh Polisi. 4) Penyerbuan dan penembakan yang dilakukan oleh TNI Batalion 756 Wamena terhadap masyarakat di kampung Honelama, Wamena, Kab, Jayawijaya, Papua pada tanggal 6 juni 2012, dalam kasus penyerbuan dan penembakan yang dilakukan TNI ini terdapa 4 korban orang Dewasa dan 1 orang anak kecil. Selain menembaki warga setempat, TNI pun melakukan pembakaran dan pengerusakan rumah – rumah warga setempat. Selain itu TNI pun melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Puluhan warga setempat 5). Penembakan yang dilakukan oleh oknum Polisi terhadap seorang pemuda asli Papua ( Teju Tabuni 17 tahun ) di Jayapura pada tanggal 7 Juni 2012. 6). Penembakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap warga Papua di Serui, dalam kasus ini terdapat 1 orang meninggal dunia ditembak Polisi, selain itu polisi juga melakukan pembakaran rumah – rumah warga setempat.
Selai beberapa kasus diatas, beberapa kasus teror yang sering terjadi di Papua belakangan ini, kemungkinan besar dilakukan oleh aparat militer Indonesia yang sengaja ingin mengkambing hitamkan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Rakyat Papua. Dari beberapa bukti – bukti proyektil peluruh yang diambil dari tubuh korban penembakan sangat jelas menunjukan kalau pelaku teror di Papua selama ini adalah Militer Indonesia itu sendiri.
Dengan melihat rentetan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Militer Indonesia terhadap Orang Asli Papua di tanah Papua, maka kami Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) menuntut “ TARIK MILITER DARI SELURUH TANAH PAPUA ” dan menyatakan sikap :
1.      Tarik Militer Organik dan Non Organik Dari Seluruh Tanah Papua
2.      Bubarkan Kodam, Batilion 753 Nabire dan Batalion 756 Wamena
3.      Tutup Penambangan Ilegal di Degeowoo dan Di Seluruh Tanah Papua
4.      Buka Ruang Demokrasi Yang Seluas – Luasnya Di Tanah Papua
Demikian pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ), kami menyerukan kepada seluruh Mahasiswa Papua untuk bersatu dan bersama-sama berjuang melawan segalah bentuk kekerasan dan penindasan yang terus di lakukan oleh Militer Indonesia terhadap Orang Asli Papua.

Yogyakarta, 11 Juni 2012

Sonny D
Kordum

Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response

Leave a reply

0 komentar for "PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MAHASISWA PAPUA TERKAIT KEKERASAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA"

Music (Suara Kriting)

Followers