JAYAPURA [M] – Aparat keamanan tidak pernah mengusut kasus penembakan di papua termasuk warga negara Jerman Pieter Dietmar Helmut (55) dan rentetan kasus penembakan lainnya yang menewaskan warga di Papua. Selama ini, mayoritas penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata dan aparat keamana (Tni/Polri) Indonesia belum pernah terungkap siapa yang berada di belakang aksi-aksi ini.
Data yang dihimpun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menunjukkan sepanjang tahun ini, ada 12 kasus penembakan yang mayoritas dilakukan kelompok bersenjata termasuk Militer Indonesia.
Alih-alih menangkap pelaku dengan bukti yang sahih, aparat menuding dan Menduga tanpa bukti yang jelas terhadap Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) berada di belakang aksi-aksi ini. Dalam kasus penembakan warga Jerman, Selasa (29/5) lalu, misalnya, Dandim 1701 Jayapura Letkol Inf Rano Tilaar menduga penembakan tersebut terkait dengan rangkaian hari ulang tahun TPN/OPM di Papua 1 Juli mendatang.
Namun, TPN/OPM wilayah Papua Barat langsung membantah tudingan ini. Panglima TPN-OPM Papua Barat Dani Kogoya kepada SH, Kamis (31/5) malam, beralibi bahwa senjata yang digunakan pelaku adalah senjata otomatis dan kaliber.
TPN-OPM tidak punya senjata dengan model seperti itu. Apalagi peristiwa itu terjadi di wilayah Kota Jayapura. “Anggota TPN-OPM murni, tidak mungkin menggunakan mobil dan jalan-jalan di Kota Jayapura,” ujarnya.
Aktivis HAM Papua Markus Haluk menduga penembakan warga Jerman terkait dengan suara kritis delegasi Jerman atas situasi HAM di Papua dalam pelaksanaan sidang XIII Komisi HAM PBB di Jenewa pada 23 Mei lalu. Ia juga menyebut bahwa aksi penembakan terhadap warga Jerman tersebut mirip seperti dialami Opinus Tabuni, 9 Agustus 2008 di Wamena, saat perayaan hari Masyarakat Pribumi Sedunia.
“Dari semua penembakan di Papua sejauh ini aparat keamanan belum pernah mengungkap dan memproses pelakunya secara hukum. Justru sebaliknya, kesimpulan yang selalu diambil ialah kelompok sipil bersenjata. Kalaupun ditemukan peluru yang ditemukan dalam tubuh korban selalu saling menyangkal dan melempar di antara dua institusi Kepolisian RI dan TNI,” katanya.
Tarik Tentara
Pengamat Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan, berbagai kekerasan yang masih saja terjadi di Papua menunjukkan bahwa siklus kekerasan politik belum dapat diselesaikan. Keberadaan prajurit TNI yang tidak proporsional telah menghalangi proses damai di Papua. Oleh karena itu, penarikan tentara dari pelbagai tempat di Papua, terkecuali di perbatasan, menjadi syarat utama agar proses dialog damai di Tanah Papua bisa dimulai.
"Syarat utama (memulai perdamaian) adalah penarikan tentara yang tidak proporsional. Tidak perlu ada tentara di semua tempat. Suasana tidak akan pernah lebih baik dengan kehadiran tentara di semua tempat di Papua," kata Adriana saat dihubungi SH di Jakarta, Kamis malam.
Adriana mengatakan, warga Papua membutuhkan suasana tenang, kondusif, dan tidak merasa terancam. Dengan begitu, kata Adriana, warga Papua sebagai warga negara dapat bebas dan tidak merasa takut menyuarakan keinginan mereka ke pemerintah pusat sebagai bagian dari proses awal menuju dialog damai.
Ketidakmampuan aparat kepolisian mengungkap pelbagai aksi penembakan di Papua, kata Adriana, hanya memperburuk situasi di Papua. Selain itu, kata dia, ketidakmampuan aparat justru memberikan peluang bagi pihak-pihak yang memang diuntungkan oleh situasi konflik di Papua.
Di Papua, dia melanjutkan, aksi kekerasan tidak hanya dilakukan aparat, tapi juga warga sipil. Oleh karena itu, kata dia, harus diungkap asal senjata yang dimiliki warga sipil, apakah dicuri dari gudang senjata atau memang ada pihak-pihak yang menyuplai.
Adriana mengatakan, pemerintah di Jakarta harus memahami bahwa gerakan yang menuntut kemerdekaan di Papua tidak akan pernah hilang. "Sejak saya meneliti Papua, tuntutan tertinggi adalah kemerdekaan. Namun, (tuntutan kemerdekaan) itu bukan harga mati. Seandainya pemerintah ingin berbicara dengan damai, duduk bersama-sama, mereka akan mau berkompromi," ujarnya. Kebanyakan warga Papua hanya ingin hidup damai dan seluruh hak mereka yang dirampas bisa dijamin oleh pemerintah Jakarta.
Selain itu, kata Adriana, sulitnya memulai proses dialog karena pemerintah di Jakarta juga tidak memiliki tujuan dan kepentingan yang sama di Papua. Ia mengatakan, ada institusi-institusi pemerintah yang menebar jaringan intelijen justru sengaja memelihara konflik dan separatis di Papua karena merasa diuntungkan. Namun, kata dia, ada juga pihak di pemerintah yang berpikiran moderat menginginkan dialog.
Utusan khusus untuk Papua, Farid Husein, mengatakan, usaha untuk dialog tidak ada batas waktunya. Namun, sejauh ini, ia telah mendekati akar rumput, mahasiswa yang tersebar di berbagai kota, seperti Yogyakarta dan Makassar. Ia juga menggali informasi dari berbagai faksi yang ada di dalam OPM. “Banyak faksi saya ketemu semua, tetapi hasil ini tidak tentu berdialog. Nanti mereka akan mencari jalan. Pada dasarnya mereka semua baik-baik, tidak ada yang kasar,” katanya.
Hasil kerjanya akan dilaporkan kepada presiden. Selanjutnya presiden akan mengeluarkan keputusan mengenai persoalan Papua. Meski demikian, ia mengakui pencarian solusi di Papua jauh lebih rumit dibandingkan dengan Aceh. “Secara medan lebih rumit. Selain itu, tidak ada pemimpin tertinggi yang bisa mengambil keputusan dan bisa mewakili mereka untuk berdialog, semuanya sendiri-sendiri, dan banyak faksi,” tuturnya. (Ruhut Ambarita/Sigit Wibowo/Tutut Herlina)
Posts
0 komentar for "Pelaku Penembakan (TNI/POLRI) di Papua Tidak Pernah Terungkap"