 |
| Mahasiswa saat menggelar demo di kantor DPRP, Jayapura, Papua. Foto : Alex Gobai |
Oleh : Alexander Gobai
Jayapura—Kondisi yang seperti biasa, membuat
masyarakat aman dan tidak mengalami masalah dalam kehidupan. Selama perjalanan
panjang, sebelum pemilihan Prisiden Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, banyak
perjanjian-perjanjian yang rencananya akan dibuat di seluruh bangsa Indonesia,
ungkapan dari kedua calon presiden itu. Terutuma ungkapan untuk di tanah papua.
Mengapa demikian? Ketika calon Presiden
Jokowi datang di papua, banyak pembicaran yang diungkapkan, tertuama perjanjian
masalah kesejahteraan masyarakat Papua. Baik di sektor ekonomi, sosial, kesehatan,
pendidikan dll.
Isu itu sudah beredar seluruh tanah
papua. Program pertama adalah kesejahteraan orang papua dan program-program
lain, yang rencananya akan dibuat.
Waktu pun berjalan. Perkataan yang
diungkapkan membuat masyarakat percaya akan hal itu. Kemudian setelah
pencoblosan ternyata suara terbanyak untuk menjadi presiden adalah calon nomor
urut 2, Jokowi-JK, ketimbang Prabowo-Hatta. Terlihat itu, masyarakat semakin senang
dan merasa akan kesejahteran di penuhi di tanah papua.
Setelah itu, masuk pada acara
pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2014. Masyarakat pun sudah menunggu
jokowi-JK, untuk mendapatkan program pertama untuk mensejahterakan masyarakat
dari sudut ekonomi. Padangan itu, memang
sudah dikerjakan. Tetapi, tidak juga dilakukan.
Malah program pertama yang ia
lakukan ialah menetapakan program transmigrasi dan menaikan haraga barang (BBM)
di bangsa indonesia. Program itu, membuat masyarakat menjadi tidak nyaman
dengan kondisi yang di dapatkan. Terutama di tanah papua.
Masyarakat yang dari awal, merasa
gembira akan perjanjian Jokowi-JK untuk menata kesejahteraan masyarakat di Nusantara
terlebih di tanah papua merasa terjepit akan isu yang sewaktu itu beredar. Hal
tersebut adalah penipuan yang dilakukan dari presiden Jokowi-JK di tanah papua.
Program transmigrasi yang dibuat
oleh Jokowi JK adalah tidak baik, demi memperluas orang luar masuk di tanah
papua. kami tolak semua rancanjangan yang dilakakukan oleh Pemerintah di bawah
kepemimpinan presiden, Jokowi-JK,”ungkap seluruh mahasiswa ketika demo di
kantor DPRP, Jayapura Papua, senin, (17/11/14).
Kemudian masalah kedua yang dibuat
adalah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “kami tidak setuju dengan
adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Ini ketentuan yang salah,”jelas
mahasiswa/I papua serta masyarakat papua
saat palang jalan di Expo, Waena, Jayapura, Papua (19/11/14).
Ketidakpuasan ini membuat masyarakat
tegang akan situasi di tanah papua. Ada yang merasa aktivitas terganggu karena
kenaikan BBM dan memperluas transmigrasi di tanah papua.
Program yang dibuat dari pusat
adalah tidak melihat dengan kondisi yang ada. Bahwa masyarakat masih mengalami
ketidakkesejahtaraa. Malah dinaikan BBM,”seruan masyarakat sasat palang jalan.
Musti hal ini, pemerintah harus
melihat kembali dengan kondisi yang ada. Artinya bisa-bisa saja dinaiakn harga
BBM, tetapi dengan keadaan yang ada di papua merupakan kekawatiran dengan kelas
ekonomi yang minim. Akan merasa kesulitan dalam menumbuhkembangkan
roda perekonomian.
Maka, dengan ini, tingkat kesejahteraan
di tanah papua masih di bawah taraf. Dengan itu, perlu diproteksi dan ditindak
lanjuti dengan program-program yang biak untuk perkembangan masyarakat
banyak,”ungkap mashasiwa saat demo di Kantor DPRP.
Dengan demikian, pemerintah pusat
dibawah garis kepemimpian Jokowi-JK, perlu melihat dan menindaklanjuti dua
program yang dibuat. Apakah masuk akal atau tidak. Kami sangat tidak setuju
dengan kedua program itu. Kami, secara tegas menolok dengan kedua program
itu,”kata mashasiswa sewaktu demo di kontor DPRP.
Dan untuk harga BBM, lebih baik, balikan saja
sepeti semula,”ungkap mahasiwa/I dan masyarakat saat palang jalan di Expo,
waena (19/11/14).
Alexander
Gobai, Penulis di Media Kabar Mapegaa
Posts
0 komentar for "Masyarakat Kecewa, Akibat Harga BBM Naik: Jokowi-JK Balikkan Harga Seperti Semula"