Selama kampanye mereka menggebu gebu dengan program
hayalan, mereka tidak pernah sukses memimpin daerahnya terbukti dengan
OTONOMI KHUSUS GAGAL DI PAPUA artinya ketika mereka jadi penguasa di
kota, kabupaten bahkan parlemen mereka tidak mampu membuat strategi
planning peningkatan Pembangunan Manusia Papua sehingga kemiskinan,
kebodohan, minimnya pendidikan berkwalitas, rusaknya pelayanan kesehatan
di kampung2 hingga kabupaten terlihat dari hancurnya pelayanan di
pustu, puskesmas hingga rumah sakit sehingga mengakibatkan angka
kematian masyarakat adat papua yang sangat tinggi, rusak pelayanan
infrastruktur terutama jalur transportasi baik darat. Laut dan udara
sehingga harganya tiket yg sangat sangat gila dan mahal, tidak
mempunyai konsep ekonomi kerakyatan sehingga tidak ada jalur distribusi
sembako yang murah bagi rakyat maupun sintem ketahanan pangan yang di
bangun di daerah yg mereka pimpin.
Berita berita buruk kegagalan mereka
selama otsus selalu menjadi halaman utama pemberitaan media massa
maupun elektoral. Yang berikut begitu banyak kejahatan kemanusiaan yang
di lakukan aparatus militer selalu di legalkan oleh mereka, rakyat di
bantai di luar proses hukum tidak pernah di proses dan di bantu oleh
elit elit hitam keriting yang rakus jabatan itu.
Mereka tertawa dengan
pesta pora dengan Uang negara dan melegalkan pembantaiaan manusia
Papua..mereka bagian dari elit2 papua yang melegalkan GENOCIDE di Tanah
Papua. Banyak investasi asing yang merampas hak ulayat tanah adat rakyat
justru di legalkan oleh pemimpin2 kotor itu. Hancurnya tatanan kultural
di papua bisa terlihat dengan rusaknya budaya dan adat istiadat, ini
tergambar jelas identitas budaya yang di hilangkan dan memaksakan
identitas budaya lain, hancurnya generasi papua dengan portitusi ilegal
putri putri papua di jalanan rela menjual diri mereka utk sesuap nasi
dan perlengkapan ekonomi mereka, meningkatnya judi melalui pembiaran
TOGEL yang justru memalukan dan membodohi dan membuat malas masyarakat
adat papua.
Kerusakan Nilai Nilai sosial masyrakat adat papua adalah
merupakan bagian dari kepemimpinan selama menjadi pemimpin2 yang banyak
mimpi dan memakan uang Darah yang di namakan OTSUS. Tidak ada harapan
sama sekali terhadap semua kandidat Gubernur dan Wakilnya, suara rakyat
adalah suara Tuhan sehingga Memilih pemimpin bodoh dan rakus kekuasaan
tidak di ijinkan oleh setiap kitab suci dalam agama.
Lebih baik tidak
memilih dan diam di rumah dan tempat masing2 daripada membuang waktu
pikiran dan tenaga bahkan terlibat dalam konflik2 gila jabatan. Sudah
banyak kasus pilkada2 di papua yang memakan korban nyawa yang tidak di
pertanggungjawabkan oleh elit2 papua yang rakus jabatan itu.
Suara
kamu, saya dan rakyat papua tidak akan mempengaruhi kegilaan mereka
walaupun semua rakyat tidak memilih pasti tim sukses bersama kekuatan
militer akan memilih mereka lebih baik TIDAK MEMILIH dari buang energi..
Tidak
Memilih/BOIKOT adalah sikap yang tepat dan cerdas saat ini karena semua
pemimpin dalam CAGUB dan WAGUB tidak memenuhi kritia dan Secara Umum
GAGAL Membangun Papua yang sejahtera, adil, berbudaya dan Modern.
Hanya
Mereka yang rakus uang dan rela menjual harga Diri mereka yang rela
bertahan lapar dan membuang waktu utk memilih elit elit kotor dan rakus
kekuasaan.
Dengarkan Pimpinan Rakyatmu
Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, Filep Karma, Buctar Tabuni,
Domminikus Serabut, Selpius Boby yang menyerukan BOIKOT PILGUB Papua
karena bukan bagian dari cita cita pembebasan Rakyat Papua. Tokoh Tokoh
Politik sudah menunjukkan komitmen mereka dengan menentang kebijakan
Negara yang tidak menghargai Harkat dan Martabat Bangsa Papua.
Tugas
kita saat ini bersama pemimpin politik Kita di dalam Penjara dan di
kejar kejar di dalam hutan hutan dan di stigma separatis. Ingat Nelson
Mandela, Xanana Gusmao, fidel Castro, Soekarno,dan banyak pemimpin
dunia yang di cap separatis dan makar tetapi saat ini memimpin dan
membebaskan Bangsanya.
"Bersatu Untuk Pembebasan Nasional'
Nasta' JUBIR Gerakan Rakyat Demokratik Papua
Posts
0 komentar for "Alasan alasan kritis menolak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, 29 Januari 2013"