Papua--- Banyak kalangan termasuk Intelektual dan Toko adat menilai Gubernur dan Polda Papua aktor utama memainkan perang aktif konflik vertikal di kabupaten Mimika, hal ini disampaikan oleh salah satu toko adat ditimika. Katanya Negara Indonesia merupakan negara yang memegang hukum dan aturan, namun hukum dan aturan Indonesia mudah dijikan oleh uang dan jabatan, akhirnya  semua upaya penyelesaian Perang antar kelompok di timika simpang siur tak ada jalan damai. korban hanya rakyat tidak berdosa.

 Awal muncul Perang antar kelompok ini bermula sejak 27 Januari-Mei 2014, atas perebutan lahan Timika-Paniai, dari  Program Pemerintah sumber dana dari Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Bina Marga Propinsi sebagai Pimpinan Proyek, kerja sama dengan DPU kabupaten Mimika.

 "Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui, Pemerintah Provinsi Papua saat ini mengalami kesulitan untuk mengatasi pertikaian antar kelompok yang terjadi di Timika. pada hal dia orang nomor satu di papua," hal ini dikabarkan melalui media online www.beritasatu.com.

dia menyatakan "Kami kesulitan mengatasi pertikaian antar-kelompok yang hingga kini masih terjadi karena tidak ada tokoh masyarakat yang mau membantu meredam kelompok tersebut, khususnya dari kelompok Suku Moni," kata Gubernur Enembe di Jayapura, Senin (12/5).
Dikatakan dia, saat ini pihaknya belum menemukan kepala suku atau tokoh masyarakat dari Suku Moni yang mampu meredam emosi warganya sehingga insiden itu tidak meluas dan menimbulkan banyak korban.

Kata-kata  gubernnur diatas ini,  menipu diri sendiri karena kepala suku masih lemah mengatasi Perang tersebut. pada hal Gubernur Papua adalah pemegang kekuasaan dan memegang semua aspek baik hukum, politik, kebijakan-kebijakan apapuan di wilayah Papua. Gubernur Papua melindungi dan menutupi sumber aktor Utama UP4B sebagai aktor utama Perang antar kelompok di timika. (Admin)