Indonesia merdeka dari cengkraman penjajah Belanda pada 17 Agustus
1945. Namun, baru akhir tahun 1949, Kerajaan Belanda rela menyerahkan
semua bekas jajahannya ke Indonesia, kecuali wilayah Papua Barat. Atas
peran Amerika Serikat dengan Perjanjian New York, akhirnya pada tahun
1962, Belanda menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Buntutnya, tahun
1967, Pemerintah Indonesia memberikan
kontrak penambangan tembaga dan emas di Papua, selama 30 tahun. Amerika
benar, karena hampir tidak ada satu pun jenis kekayaan alam yang tidak
ada di perut bumi Papua.
Masih menurut sejarah, bicara kandungan sumber daya mineral dan energi di perut bumi Papua, sudah dikenal luas sebelum perang dunia kedua. Saat itu, tentu saja minyak bumi adalah komoditas yang paling diburu untuk dieksploitasi.
Alkisah, pada tahun 1936, dalam ekspedisi pencarian minyak bumi, seorang geologist Belanda bernama J.J. Dozy, menemukan sebuah bukti yang kaya akan unsur tembaga. Sampel dari pegunungan itu pun dibawanya untuk diteliti di Universitas Leiden Belanda.
Hasilnya? Alamak, luar biasa menakjubkan. Di situ ditemukan kandungan tembaga sebanyak 13 juta ton di atas permukaan tanah dan 14 juta ton di perut bumi. Tak berlebihan bila Dozy menamai gunung temuannya itu Erstberg alias gunung bijih.
Entah gimana ceritanya, pada tahun 1960, publikasi Dozy dibaca oleh Fobes Wilson dari Freeport Sulphur Corporation. Sebuah perusaahan pertambangaan yang berdiri tahun 1912 di Amerika Serikat. Awalnya, Freeport adalah penambang belerang yang -pada tahun 1940- mengembangkan sayapnya dengan membuka pertambangan Nikel di Kuba. Namun selanjutnya, pemimpin Kuba Fidel Castro, mengambil paksa tambang nikel di negaranya dari tangan Freeport.
Sejak itu, hasil dari berbagai tambang Freeport terus saja mengalami penurunan. Eh, ndilalah, di tengah kelesuan begitu, Fobes Wilson membaca catatan peneliti Belanda tadi. Tak piker panjang, Wilson pun langsung menelusuri tanah Papua.
Di saat yang sama, masih terjadi sengketa wilayah Papua Barat di mana Kerajaan Belanda belum mau menyerahkannya kepada NKRI. Di sinilah mulai muncul peran Amerika Serikat yang secara politik, berkepentingan agar Indonesia berganti haluan menjadi negara lebih pro-barat, ketimbang pro uni soviet dengan paham komunisme mereka.
Lewat diplomat AS, Elsworth Bunker, akhirnya terselenggara Perjanjian New York, pada 15 Agustus 1962, yang menetapkan kesediaan Kerajaan Belanda per 1 oktober 1962, menyerahkan wilayah Papua Barat kepada NKRI.
Tak lama setelah itu, gejolak politik dalam negeri Indonesia pun seiring dengan keinginan Amerika Serikat. Komunisme yang sempat mendominasi peran politiknya di Indonesia era Soekarno, lenyap seketika dan memunculkan Soeharto sebagai pemimpin Indonesis generasi berikutnya.
Tak lama berkuasa, Presiden Soeharto langsung menerbitkan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagai jalan yang dianggap paling cepat guna menumbuhkan pembangunan ekonomi. Gayung pun bersambut. Pada tanggal 7 April 1967, Freeport mempunyai hak ekslusif kontrak karya penambangan batubara seluas 10 ribu hektar di sekitar Gunung Eistberg dan Grasberg, selama 30 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang minimal 2 kali 10 tahun.
Saat itu, Freeport yang berkomitmen untuk menyalurkan dana investasi tambangnya sebesar 25 milyar dollar As, mulai melakukan pengeboran sebagai bagian dari studi kelayakan. Dalam rentang 1969-1972, produksi Freeport baru mencapai 8.000 ton bijih per hari, kemudian meningkat menjadi 18 ribu ton bijih per hari.
Tahun 1988, Freeport menemukan adanya cebakan endapan tembaga dan emas dengan cadangan lebih dari 400 metrik ton. Dengan alasan membutuhkan tambahan dana investasi yang kelewat besar, Freeport mulai mengurus perpanjangan kontrak karya untuk 30 tahun kedua.
Namun, pada tahun 1991, pemerintah lewat Menteri Pertambangan dan Energi saat itu Ginandjar Kartasasmita, terlebih dulu merevisi kontrak karya pertama. Sepintas ada angin segar dalam revisi kali itu. Dalam kontraknya, Freeport diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada pihak Indonesia secara bertahap, hingga mencapai 51 persen.
Celakanya, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994, yang isinya bertolak belakang dengan isi revisi kontrak tadi. Yakni, PMA tidak diwajibkan untuk mendivestasi sahamnya kepada pihak Indonesia.
Dus, Freeport pun berlindung dibalik PP tersebut, untuk tidak menjual saham kepemilikannya kepada Indonesia. Tidak hanya itu. Pada saat itu pula, PT Irja Eastern Minerals Corporation, yang tidak lain anak perusahaan Freeport, juga mengantungi kontrak karya selama 30 tahun, atas lahan eksplorasi seluias satu juta hektar, di kawasan Teluk Etna, hulu sungai Tariku dan sungai Kembau.
Penguasaan Freeport atas tambang emas dan tembaga di Papua, kian moncer menyusul pada tahun 1996, kontrak kerja Freeport diperpanjang untuk 30 tahun kedua. Bahkan, Freeport kembali mendapat lahan ekplorasi tambahan, menjadi dua blok. Blok A di wilayah Gunung Grasberg dan Etsberg seluas 10 ribu hektar, serta Blok B mencakup seluruh dataran tinggi hingga perbatasan Papua Niugini, seluas dua juta hektar.
Freeport Akuisisi Mc Moran Oil and Gas
Yang jelas, dari hasil tambangnya di Papua, Freeport yang sempat menurun, akhirnya berhasil mengakuisisi Mc Moran Oil and Gas. Namanya pun berubah menjadi Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation.
Celakanya, komposisi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, tidak ada yang berubah. Yakni 81,27 persen milik Freeport Mr Moran, 9,36 persen milik pemerintah Indonesia dan 9,36 persen milik PT INdocopper Investama Corporation sebagai swasta Indonesia. Sementara komposisi saham Indocopper, terdiri dari 50,48 persen milik PT Nusamba Mineral Industri, 49 persen dikuasai Freeport Mc Moran dan 0,52 persen milik publik.
Asal tahu, Nusamba Mineral Industri adalah anak perusahaan Nusamba Group. Kelompok usaha yang dikenal sebagai milik pengusaha Bob Hassan. Padahal, Bob Hassan hanya memiliki 10 persen saham di Nusamba. Selebihnya, dikuasai sejumlah Yayasan milik Cendana. Penguasaan Nusamba atas Indocopper berawal dari tahun 1995, ketika Kelompok Bakrie sebag melepas sahamnya di Indocopper lewat Bursa Efek Surabaya.
Yang pasti, pilihan Freeport atas Papua sangat tepat. Betapa tidak. Deposit emas di perut bumi Papua, diakui sebagai kandungan terbesar di dunia. Gunung Grasberg saja, mengandung 2,8 milya metric ton bijih emas. Dari situ, gunung Grasberg berpotensi menghasilkan uang sedikitnya 250 trilyun. Jangan heran, bila keuntungan bersih Freeport bisa mencapai 463 juta dollar Amerika setiap tahunnya.
Ke mana dana Freeport mengalir?
Tidak ada kejelasan seberapa besar dana Freeport yang diserahkan kepada negara selama ini. Tidak jelas pula bagaimana komposisi pembagian hasilnya. Yang pasti, pihak Freeport mengaku telah memberikan dana awal sebesar 2,5 juta dolar Amerika pada dana abadi untuk peningkatan kesejahteran dan fasilitas pendidikan warga papua. Belum lagi, dana satu persen atas pendapatan bruto perusahaaan, rata-rata sebesar USD 11-18 juta per tahun sebagai bantuan atas dunia pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan pembangunan infrastruktur warga papua.
Tak jelas, kemana dana-dana tersebut mengalir selama ini. Di tengah ketidakjelasan itu, mendadak justru muncul angina panas ichwal pengeluaran tidak wajar atas audit keuangan Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation. Dalam laporannya kepada otoritas pasar modal Amerika Serikat, pada tahun 2001, Freeport Mc Moran mengaku telah menyetor dana khusus ke pihak aparat keamanan TNI sebsar USD 4,7 juta. Setoran dana ini meningkat lagi menjadi USD 5,6 juta pada tahun 2002. Tidak hanya itu. Menurut The New York Time, dalam kurun waktu 1998-2004, tak kurang USD 20 juta sudah dikeluarkan Freeport untuk alokasi kebutuhan keamanan di Papua.
Tidak hanya Freeport di Papua
Tidak terbayangkan bila aliran dana siluman jutaan dollar Amerika itu sama sekali tidak menyentuh warga papua. Meskipun, otonomi khusus yang diberlakukan sejak 2001 lalu, memberikan kewajiban hasil 70 persen yang menjadi hak pemerintah daerah Papua.
Padahal, tidak hanya Freeport yang mengekplorasi kekayaan alam di Papua. Sebut saja British Petroleum (Inggris) yang berkuasa atas proyek Gas Alam Cair di Kawasan Tangguh, JAPEK (Jepang) yang melakukan ekspor gas alam dan mengirimkan ke pasar domestic Indonesia), PT Gag Nikel (Australia), Conoco Philip yang berhak atas eksplorasi migas di kawasan Bintuni, Mamberamo (Australia) yang beroperasi di sector kehutanan, KNOC (Korea) sebagai produser minyak dan gas, serta Global Santa Fe yang mengoperasikan tambang minyak Klamono di Papua. Belum lagi 48 perusahaan pemegang HPH yang berhak atas pengelolaan hutan di bumi Papua.
Hingga akhir tahun 1999, sedikitnya terdapat 24 wilayah kotrak karya dan tiga wilayah perjanjian karya pengusahaan Pertambangan Batubara dan empat wilayah kuasa pertambangan. Pada tahun 2001, kembali terjadi penambahan sebanyak 17 wilyah kontrak karya dan kuasa penambangan.
Pertanyaannya adalah, akankah rakyat Papua tetap miskin di tengah kekayaan yang melimpah? Akankah pula pemerintah kita tetap berdiam diri di tengah gejolak Papua yang kian ditunggangi kepentingan internasional? Padahal pemerintah sudah mendapat informasi itu.
Tengok saja cerita AMien Rais yang enam bulan lalu, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Amien menyampaikan informasi yang diterimanya dari mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating, kepada SBY.
“Waktu saya ke Sidney, saya bertemua Paul Keating. Dia simpatisan Indonesia. Saya ingat betul kata-kata dia. Mr Rais, saya agak konsen dan prihatin dengan Indonesia. Karena saya tahu ada sirkel-sirkel politik tertentu di dekat Anda, negara tetangga Anda, termasuk Australia, dan juga negara-negara tetangga jauh, yang dulu instrumental dan fungsional saat membetot Timor Timur dari Indonesia. Dan, sekarang mereka bekerja untuk hal yang sama di Papua,” ujar Amien menirukan Paul Keating.
Apa reaksi pemerintah atas informasi tersebut? Entahlah. yang pasti, kalau memang pemerintah bergeming, ya apa boleh buat ndoro mister.(M/METU B)
Masih menurut sejarah, bicara kandungan sumber daya mineral dan energi di perut bumi Papua, sudah dikenal luas sebelum perang dunia kedua. Saat itu, tentu saja minyak bumi adalah komoditas yang paling diburu untuk dieksploitasi.
Alkisah, pada tahun 1936, dalam ekspedisi pencarian minyak bumi, seorang geologist Belanda bernama J.J. Dozy, menemukan sebuah bukti yang kaya akan unsur tembaga. Sampel dari pegunungan itu pun dibawanya untuk diteliti di Universitas Leiden Belanda.
Hasilnya? Alamak, luar biasa menakjubkan. Di situ ditemukan kandungan tembaga sebanyak 13 juta ton di atas permukaan tanah dan 14 juta ton di perut bumi. Tak berlebihan bila Dozy menamai gunung temuannya itu Erstberg alias gunung bijih.
Entah gimana ceritanya, pada tahun 1960, publikasi Dozy dibaca oleh Fobes Wilson dari Freeport Sulphur Corporation. Sebuah perusaahan pertambangaan yang berdiri tahun 1912 di Amerika Serikat. Awalnya, Freeport adalah penambang belerang yang -pada tahun 1940- mengembangkan sayapnya dengan membuka pertambangan Nikel di Kuba. Namun selanjutnya, pemimpin Kuba Fidel Castro, mengambil paksa tambang nikel di negaranya dari tangan Freeport.
Sejak itu, hasil dari berbagai tambang Freeport terus saja mengalami penurunan. Eh, ndilalah, di tengah kelesuan begitu, Fobes Wilson membaca catatan peneliti Belanda tadi. Tak piker panjang, Wilson pun langsung menelusuri tanah Papua.
Di saat yang sama, masih terjadi sengketa wilayah Papua Barat di mana Kerajaan Belanda belum mau menyerahkannya kepada NKRI. Di sinilah mulai muncul peran Amerika Serikat yang secara politik, berkepentingan agar Indonesia berganti haluan menjadi negara lebih pro-barat, ketimbang pro uni soviet dengan paham komunisme mereka.
Lewat diplomat AS, Elsworth Bunker, akhirnya terselenggara Perjanjian New York, pada 15 Agustus 1962, yang menetapkan kesediaan Kerajaan Belanda per 1 oktober 1962, menyerahkan wilayah Papua Barat kepada NKRI.
Tak lama setelah itu, gejolak politik dalam negeri Indonesia pun seiring dengan keinginan Amerika Serikat. Komunisme yang sempat mendominasi peran politiknya di Indonesia era Soekarno, lenyap seketika dan memunculkan Soeharto sebagai pemimpin Indonesis generasi berikutnya.
Tak lama berkuasa, Presiden Soeharto langsung menerbitkan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagai jalan yang dianggap paling cepat guna menumbuhkan pembangunan ekonomi. Gayung pun bersambut. Pada tanggal 7 April 1967, Freeport mempunyai hak ekslusif kontrak karya penambangan batubara seluas 10 ribu hektar di sekitar Gunung Eistberg dan Grasberg, selama 30 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang minimal 2 kali 10 tahun.
Saat itu, Freeport yang berkomitmen untuk menyalurkan dana investasi tambangnya sebesar 25 milyar dollar As, mulai melakukan pengeboran sebagai bagian dari studi kelayakan. Dalam rentang 1969-1972, produksi Freeport baru mencapai 8.000 ton bijih per hari, kemudian meningkat menjadi 18 ribu ton bijih per hari.
Tahun 1988, Freeport menemukan adanya cebakan endapan tembaga dan emas dengan cadangan lebih dari 400 metrik ton. Dengan alasan membutuhkan tambahan dana investasi yang kelewat besar, Freeport mulai mengurus perpanjangan kontrak karya untuk 30 tahun kedua.
Namun, pada tahun 1991, pemerintah lewat Menteri Pertambangan dan Energi saat itu Ginandjar Kartasasmita, terlebih dulu merevisi kontrak karya pertama. Sepintas ada angin segar dalam revisi kali itu. Dalam kontraknya, Freeport diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada pihak Indonesia secara bertahap, hingga mencapai 51 persen.
Celakanya, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994, yang isinya bertolak belakang dengan isi revisi kontrak tadi. Yakni, PMA tidak diwajibkan untuk mendivestasi sahamnya kepada pihak Indonesia.
Dus, Freeport pun berlindung dibalik PP tersebut, untuk tidak menjual saham kepemilikannya kepada Indonesia. Tidak hanya itu. Pada saat itu pula, PT Irja Eastern Minerals Corporation, yang tidak lain anak perusahaan Freeport, juga mengantungi kontrak karya selama 30 tahun, atas lahan eksplorasi seluias satu juta hektar, di kawasan Teluk Etna, hulu sungai Tariku dan sungai Kembau.
Penguasaan Freeport atas tambang emas dan tembaga di Papua, kian moncer menyusul pada tahun 1996, kontrak kerja Freeport diperpanjang untuk 30 tahun kedua. Bahkan, Freeport kembali mendapat lahan ekplorasi tambahan, menjadi dua blok. Blok A di wilayah Gunung Grasberg dan Etsberg seluas 10 ribu hektar, serta Blok B mencakup seluruh dataran tinggi hingga perbatasan Papua Niugini, seluas dua juta hektar.
Freeport Akuisisi Mc Moran Oil and Gas
Yang jelas, dari hasil tambangnya di Papua, Freeport yang sempat menurun, akhirnya berhasil mengakuisisi Mc Moran Oil and Gas. Namanya pun berubah menjadi Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation.
Celakanya, komposisi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, tidak ada yang berubah. Yakni 81,27 persen milik Freeport Mr Moran, 9,36 persen milik pemerintah Indonesia dan 9,36 persen milik PT INdocopper Investama Corporation sebagai swasta Indonesia. Sementara komposisi saham Indocopper, terdiri dari 50,48 persen milik PT Nusamba Mineral Industri, 49 persen dikuasai Freeport Mc Moran dan 0,52 persen milik publik.
Asal tahu, Nusamba Mineral Industri adalah anak perusahaan Nusamba Group. Kelompok usaha yang dikenal sebagai milik pengusaha Bob Hassan. Padahal, Bob Hassan hanya memiliki 10 persen saham di Nusamba. Selebihnya, dikuasai sejumlah Yayasan milik Cendana. Penguasaan Nusamba atas Indocopper berawal dari tahun 1995, ketika Kelompok Bakrie sebag melepas sahamnya di Indocopper lewat Bursa Efek Surabaya.
Yang pasti, pilihan Freeport atas Papua sangat tepat. Betapa tidak. Deposit emas di perut bumi Papua, diakui sebagai kandungan terbesar di dunia. Gunung Grasberg saja, mengandung 2,8 milya metric ton bijih emas. Dari situ, gunung Grasberg berpotensi menghasilkan uang sedikitnya 250 trilyun. Jangan heran, bila keuntungan bersih Freeport bisa mencapai 463 juta dollar Amerika setiap tahunnya.
Ke mana dana Freeport mengalir?
Tidak ada kejelasan seberapa besar dana Freeport yang diserahkan kepada negara selama ini. Tidak jelas pula bagaimana komposisi pembagian hasilnya. Yang pasti, pihak Freeport mengaku telah memberikan dana awal sebesar 2,5 juta dolar Amerika pada dana abadi untuk peningkatan kesejahteran dan fasilitas pendidikan warga papua. Belum lagi, dana satu persen atas pendapatan bruto perusahaaan, rata-rata sebesar USD 11-18 juta per tahun sebagai bantuan atas dunia pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan pembangunan infrastruktur warga papua.
Tak jelas, kemana dana-dana tersebut mengalir selama ini. Di tengah ketidakjelasan itu, mendadak justru muncul angina panas ichwal pengeluaran tidak wajar atas audit keuangan Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation. Dalam laporannya kepada otoritas pasar modal Amerika Serikat, pada tahun 2001, Freeport Mc Moran mengaku telah menyetor dana khusus ke pihak aparat keamanan TNI sebsar USD 4,7 juta. Setoran dana ini meningkat lagi menjadi USD 5,6 juta pada tahun 2002. Tidak hanya itu. Menurut The New York Time, dalam kurun waktu 1998-2004, tak kurang USD 20 juta sudah dikeluarkan Freeport untuk alokasi kebutuhan keamanan di Papua.
Tidak hanya Freeport di Papua
Tidak terbayangkan bila aliran dana siluman jutaan dollar Amerika itu sama sekali tidak menyentuh warga papua. Meskipun, otonomi khusus yang diberlakukan sejak 2001 lalu, memberikan kewajiban hasil 70 persen yang menjadi hak pemerintah daerah Papua.
Padahal, tidak hanya Freeport yang mengekplorasi kekayaan alam di Papua. Sebut saja British Petroleum (Inggris) yang berkuasa atas proyek Gas Alam Cair di Kawasan Tangguh, JAPEK (Jepang) yang melakukan ekspor gas alam dan mengirimkan ke pasar domestic Indonesia), PT Gag Nikel (Australia), Conoco Philip yang berhak atas eksplorasi migas di kawasan Bintuni, Mamberamo (Australia) yang beroperasi di sector kehutanan, KNOC (Korea) sebagai produser minyak dan gas, serta Global Santa Fe yang mengoperasikan tambang minyak Klamono di Papua. Belum lagi 48 perusahaan pemegang HPH yang berhak atas pengelolaan hutan di bumi Papua.
Hingga akhir tahun 1999, sedikitnya terdapat 24 wilayah kotrak karya dan tiga wilayah perjanjian karya pengusahaan Pertambangan Batubara dan empat wilayah kuasa pertambangan. Pada tahun 2001, kembali terjadi penambahan sebanyak 17 wilyah kontrak karya dan kuasa penambangan.
Pertanyaannya adalah, akankah rakyat Papua tetap miskin di tengah kekayaan yang melimpah? Akankah pula pemerintah kita tetap berdiam diri di tengah gejolak Papua yang kian ditunggangi kepentingan internasional? Padahal pemerintah sudah mendapat informasi itu.
Tengok saja cerita AMien Rais yang enam bulan lalu, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Amien menyampaikan informasi yang diterimanya dari mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating, kepada SBY.
“Waktu saya ke Sidney, saya bertemua Paul Keating. Dia simpatisan Indonesia. Saya ingat betul kata-kata dia. Mr Rais, saya agak konsen dan prihatin dengan Indonesia. Karena saya tahu ada sirkel-sirkel politik tertentu di dekat Anda, negara tetangga Anda, termasuk Australia, dan juga negara-negara tetangga jauh, yang dulu instrumental dan fungsional saat membetot Timor Timur dari Indonesia. Dan, sekarang mereka bekerja untuk hal yang sama di Papua,” ujar Amien menirukan Paul Keating.
Apa reaksi pemerintah atas informasi tersebut? Entahlah. yang pasti, kalau memang pemerintah bergeming, ya apa boleh buat ndoro mister.(M/METU B)
SUMBER FACEBOOK.COM
Posts
0 komentar for "KISAH AMERIKA KUASAI PAPUA"