Lebih lanjut Ketua Parlmen Nasional West Papua (PNWP) menggatakan kami Parlmen Nasional West Papua (PNWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak berurusan dengan kebijakan Pemerinta Indonesia yang di terapkan di West Papua sebab semua kebijakan itu kami angkap ILEGAL karna status Politik West Papua dan Indonesia belum Final, maka kami akan tetap berjuang untuk menetukan nasib sendiri.

Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Tuan Bucthar Tabuni lebih lanjut juga menggatakan bahwa ruang Demokrasi di Papua Barat terus menerus ditutupi dengan refresif Militer seperti kita lihat selama ini di Tanah Papua di mana rakyat papua barat melakukan demo dami untuk menyampaikan pendapat di muka umum polisi selalu memblokade dan membubarkan paksa setiap masa aksi demo dami, sebenarnya polisi punya kewajiban mengayumi, menlindungi dan melayani masa aksi demo dami bukan membubarkan rakyat yang sedan menyampaikan pendapat, sehingga kami menilai ruang demokrasi dan hak-hak Rakyat Papua terus di BUNGKAM.

Kami juga menyesalkan kekerasan sejak Tahun 1961 sampai Tahun 2013 ini pembunuhan, pembantaian, penculikan,pemerkosaan, pengkapan terus berlanjut ,sebenarnya kami tidak ingin terjadi kekerasan terus menerus di Tanah Papua oleh sebab itu Pemerinta Republik Indonesia secara Jentelmen membuka diri untuk Hak Penetua Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua ‘’Tegasnya, Setelah itu pada pukul 12.00 WWP Ketua Parlemen West Papua (PNWP) Tuan Buchtar Tabuni dengan rombongan sebelum meninggalkan tempat pertemuan, Tuan Buchtar Tabuni berpesan bahwa ‘Saudara/i Negara tetanga silakan menlanjutkan karna kami tidak urus masalah Otonimo Khusus /pulss dan UP4B kami ada urus yang lebih penting lagi yaitu Kemerdekan West Papua , setelah mengatakan demikian rombongan meninggalkan tempat, padahal sesuai dengan undangan pertemuan mulai dari jam 09.30 .s.d. 16.00 WWP.

Pantauan KNPBNEWS rombongan Buchtar Tabuni terlihat ada beberapa anggota KNPB terus Mengawal ketua PNWP menuju pulang.

Sumber: FB