Latest Stories

Subscription

FREEWESTPAPUANOW!

TOP 5 Most Popular Post

Recently Comments


    PILIHAN BERITA DISINI

Translate

News

News

DIALOG PAPUA-JAKARTA 0 Comments

By WEST PAPUA
Saturday, September 15, 2012 | Posted in

BENDERA NEGARA PAPUA BARAT
(FOTO: ILST/FACEBOOK.COM)
Pelaksanaan PEPERA oleh UNTEA tahun 1962, penuh  manipulasi dan intimidasi untuk kepentingan Indonesia - Amerika (Soekarno dan John F Kennedy), tanpa mekanisme one man one vote (satu orang satu suara), namun all man one vote (banyak orang satu suara). PT Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, masuk tahun 1967, sebelum status Papua resmi ditetapkan PBB sebagai bagian dari Indonesia tahun 1979.

Pengerukan kekayaan alam Papua dengan penandatangan perjanjian tambang emas PT Freeport Mc Moren Golden sudah ditandatangani jauh sebelum PBB menetapkan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Proses genosida melalui HIV/AIDS, alcohol, KB, dan konfrontasi militer, (Sendius Wonda, Tenggelamnya Ras Melanesia, 2008) membawa banyak korban jiwa pihak rakyat Papua.

Pertemuan 100 tokoh Papua perwakilan rakyat Papua yang dipimpin Tom Beanal tanggl 26 Februari 1999, sepakat menginnginkan keluar dari NKRI. Puncaknya Kongres Rakyat Papua II, dibantu Gus Dur dana 1 Milyar. Kongres di GOR Jayapura  29 Mei s/d 4 Juni 2000, dihadiri ribuan orang, 501 peserta mempunyai hak suara. Hasil Kongres menyatakan empat kenyataan de facto:

1. bahwa pada tahun 1961 Bangsa Papua sudah berdaulat;
2. bahwa Bangsa Papua tidak terwakili sewaktu New York Agreement ditetapkan pada tahun 1962;
3. bahwa PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) cacat hukum dan dilaksanakan disertai intimidasi dan penindasan;
4. bahwa ada pelanggaran HAM selama 38 tahun tidak pernah ditangani secara hukum.


UU No 21/2001 Otsus disepakati PDP dan pemerintah Pusat tapi ditolak kalangan TPN/OPM. Bagi mereka Papua Merdeka Harga Mati. Dewan Papua (PDP) menyetujui Otsus dengan syarat pelurusan sejarah. Dugaan Otsus Papua dapat meredam anasir separatisme. Tapi Otsus sesungguhnya hanya punya potensi menimalisir bukan solusi final. Sebab sejauh ini dan itu tetap akan demikian selamanya, jika penyelesaian konflik, tanpa penegakan hukum dan HAM, maka perang antara TNI/POLRI versus TPN/OPM tetap akan terjadi. Demikian juga kalau penyelesaian tanpa pernah melibatkan kelompok separatisme sesungguhnya TPN/OPM. Akhirnya harapan utopia” Papua Zona Damai” hanya live service belaka para tokoh Agama Papua dan TNI/POLRI.

Karena itu orang boleh menduga dengan Otsus persoalan Papua selesai separatisme diredam. Ternyata separatisme tetap ada, Otsus tidak mampu meredam keinginan Merdeka orang Papua. Sekian banyak uang trilyunan dikucurkan pemerintah pusat hanya sia-sia belaka. Otsus tidak mampu meredam keinginan rakyat Papua lepas dari NKRI. Persoalan Papua belum selesai, sebagaimana dugaan dan harapan. Mengapa itu bisa terjadi?
Harus diingat bahwa TPN/OPM di rimba raya tidak pernah dilibatkan dalam penerimaan Otsus. Hanya PDP menerima dengan syarat pelurusan sejarah, penegakan HAM, dan dialog kontruktif. Tapi semua dikhianati. Jakarta tidak pernah secara konsisten melaksanakan UU Otsus yang dibuatnya sendiri.

  Dialog
Keinginan dialog secara gentelmant selalu ditampik Jakarta. Pelurusan sejarah, penegakan HAM dan perundingan Papua-Indonesia melalui pintu dialog tidak pernah terjadi. Malah monolog pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berdialog sendiri. Jakarta terkesan “takut”, akhirnya hindari dialog. Pemerintah Pusat akhirnya kini mengusukan DIALOG KONTRUKTIF oleh UP4B. Apakah gagasan sesuai dan dapat menghasilkan solusi Papua? Orang Papua sangsi dengan konsep ini. Sebab selama ini pemerintah ousat tidak pernah melibatkan TPN/OPM untuk berdialog. Saat ini terkesan ada TPN/OPM boneka buatan Militer Indonesia. Hasilnya bisa ditebak, aksi separatism terus ada tanpa sanggup dihentikan Otsus.

TPN/OPM tetap eksis di rimba raya Papua dalam aktivitas gerilya dan selalu akan mengganggu aktifitas pembangunan pemerintah selama kompromi mencari solusi soal Papua tidak pernah melibatkan mereka. Bagi mereka Papua Merdeka harga Mati. Dan selama ini Pemerintah Indonesia melibatkan kelompok lain dikota bukan langsung dengan TPN/OPM dalam penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua.

Sebab selama ini yang duduk berunding hanya beberapa orang kelompok pro Jakarta , tanpa melibatkan tokoh intelektual Papua dan TPN/OPM di rimba raya Papua. Mereka eksis mempertahankan idealisme, konsisten dengan prinsip mereka, no comromi! Bagi mereka penyelesaian kasus Papua solusinya adalah pelurusan sejarah, penegakan hukum, HAM dan demokrasi, baru benar ada perundingan perjanjian perdamaian menuju “Papua Zona Damai”.
Kalau tidak, bicara soal ‘Dialog’, hanya omong kosong. Kecuali hanya menimalisir anasir-anasir separatisme potensial kaum intelektual dan OPM kota buatan militer Indonesia, bagi TPN/OPM dalam garis perjuangannya jelas, tuntutan pengakuan kedaulatan penuh wilayah Papua dari aneksasi Indonesia .

Selama tuntutan mereka belum dipenuhi sepanjang jalan itu yang akan mereka ditempuh. TPN/OPM tetap bersama rakyat Papua. Selama ini Jakarta berkompromi dengan kelompok LSM, pekerja sosial, kelompok peduli lingkungan.  Bukan dengan TPN/OPM. Kelompok ini tidak pernah dilibatkan. Mereka tidak terjangkau dari Pemerintah Pusat Indonesia. Karena keberadaan meraka terpencar tidak hanya di satu titik wilayah Papua tapi semua sudut dan belahan lain di Fasifik.
Karena itu wajar perundingan elit Papua-Jakarta tanpa melibatkan TPN/OPM dan tanpa kesadaran dialog sepanjang pelanggaran HAM, keadilan ekonomi, tidak ditegakkan maka selama itu pula perjuangan kemerdekaan tetap eksis. Bagi mereka selain dialog antara Papua-Jakarta yang dimediasi internasional belum dipenuhi pusat, sepanjang itu pula TPN/OPM, mahsiswa dan rakyat Papua selalu meneriakkan yel-yel perjuangan sambil mengangkat issu-issu relevant.

 Solusi
Dialog Papua-Jakarta diadakan tiga tahap :

1.      Dialog Lokal
Tahapan ini melibatkan semua component komunitas Papua secara menyeluruh baik pendatang, penduduk Asli, pesisir dan Gunung dll.

2.      Dialog Nasional
Tahapan dialog ini melibatkan perwakilan orang Papua yang terdiri dari :
a.       perwakilan TPN/OPM
b.      perwakilan Agama
c.       Perwakilan Perempuan
d.      Perwakilan Pemuda/Mahasiswa
e.       Perwakilan Adat

3.      Dialog Tahap Internasional
Mengingat Integrasi Papua kedelam Wilayah NKRI melibatkan pihak internasional (PBB/UNTEA), maka perdamaian dalam rangka menghentikan semua bentuk kekerasan yang terjadi di Papua pasca untegrasi perlu melibatkan pihak Internasional.

Tahapan ini yang mewakili Papua adalah orang-orang Papua yang sebelum ini sudah direkomendasikan dan ditunjuk oleh Jaringan Papua Damai (JDP) sebagai perwakilan Papua 5 orang dan perwakilan Indonesia (pemerintah) ditengahi oleh utusan PBB (Internasional). (M/Mando Mote)

Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response

Leave a reply

0 komentar for "DIALOG PAPUA-JAKARTA"

Music (Suara Kriting)

Followers