Oleh Marinus Yaung
Tanpa disadari oleh kita semua, Negara Vanuatu dan Negara Solomon Island di bawah kepemimpinan PM Menaseh Sogavare telah memainkan peran mediator dan fasilitator dialog isu Papua diantara ULMWP dan Indonesia. Forum MSG menjadi panggung Internasional pertama bagi ULMWP untuk duduk secara resmi bersama pemerintah Indonesia dan berdialog dan berdebat soal masa depan Papua, bersama melayu atau kembali ke keluarga besar Melanesia di Pasifik. Dengan Status observer ULMWP di MSG membuat posisi politik dan kedudukan hukum ULMWP terindetifikasi secara sah sebagai suatu entitas politik dalam komunitas Melanesia dan memiliki legalitas untuk berdialog langsung dgn Indonesia.
Dialog kemudian dilanjutkan ke pangung yg lebih besar, Pasific Island Forum ( PIF ) karena 2016 -2018 isu Papua utk penentuan nasib sendiri semakin mendapat tempat di hati komunitas politik Negara - Negara Pasifik. Dimana Terdapat 7 negara Pasifik secara resmi menyuarakan isu Papua di depan sidang majelis umum PBB tahun 2017.
Respon Indonesia seperti tdk terlalu panik dan terkejut dgn Internasionalisasi isu Papua yang bergulir kencang dari Komunitas Pasifik hingga PBB. Dubes Djani sebagai kepala Perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB, menempatkan 2 wanita diplomat muda utk menghadap 7 negara Pasifik di PBB. Namun dalam evaluasi kinerja diplomat Indonesia dlm membendung isu Papua di Luar Negeri, Langka Dubes Djani di PBB dinilai tidak mampu meredam Internasionalisasi isu Papua.
Strategi diplomasi dirubah dengan " Papuan face to face diplomacy", sesama Papua saling berhadap-hadapan dan berdialog langsung utk penuntasan masalah Papua di komunitas Internasional.
Sidang Majelis Umum PBB 2018 merupakan panggung Internasional tertinggi yang akan mempertemukan Orang Papua "Indonesia" dan orang Papua " Vanuatu " untuk berdialog tentang masalah Papua. Mata dunia akan melihat kebenaran berpihak kepada siapa. Dalam dialog antara ULMWP dengan Indonesia di sidang umum ke-73 tahun 2018 ini, jika kebenaran berpihak kepada Vanuatu-ULMWP dan orang Papua, maka pemerintah Indonesia harus menerimah dan mengakui hal tersebut. Sebaliknya jika kebenaran berpihak kepada Indonesia maka semua orang Papua harus mendukung Indonesia, dan ULMWP segera hentikan kampanye tentang pelanggaran ham Papua. Negara Vanuatu juga harus menghapus isu Papua sbg isu prioritas dalam kebijakan luar negerinya.
Dialog di PBB itu dialog tentang kebenaran, bukan dialog tentang kebohongan atau hoax. Baik ULMWP ataupun Indonesia harus menyampaikan informasi dan data yg valid dan benar ketika berdialog. Propaganda diplomasi tidak perlu lagi dimunculkan di Forum PBB. Isu pelanggaran HAM Papua sudah menjadi rahasia umum dan telah menjadi konsumsi publik Internasional. ULMWP dan Indonesia tidak perlu menipulasi data dan informasi tentang Papua. Dialog yang jujur dan bermartabat adlh dialog ULMWP dan Indonesia di PBB 2018 yang wajib dihormati dan diindahkan. Dialog terbuka di PBB kali ini menurut hemat sata sesungguh menjadi momen sejarah yang akan membuka mata masyarakat dunia bahwa siapa sesungguhnya yang berbohong dan berdusta tentang Papua. Apakah keinginan Papua untuk merdeka dan proposal ke PBB untuk mengembalikan status politik Papua ke posisi politik sebelum tahun 1969 adalah keinginan mayoritas rakyat Papua dan bisa terwujud ? mari kita tunggu hasil putusan masyarakat Internasional melalui forum PBB tetang dialog ULMWP dengan Indonesia yang telah difasilitasi Vanuatu.
Selamat bertemu di New York orang-orang Papua...INI SEJARAH BAGI PAPUA !
Posts
0 komentar for "DIALOG INDONESIA - ULMWP DI SIDANG UMUM PBB 2018"