"Keprihatinan dan Seruan Moral Orang Asli Papua Tidak Ada Masa Depan Dalam Indonesia"
Kehidupan dan masa depan rakyat dan bangsa Papua dalam Indonesia sangat memprihatinkan. Orang Asli Papua sudah tidak ada masa depan dalam Indonesia. Orang Asli Papua terus dimusnahkan dan dihilangkan di atas tanah leluhur mereka. Orang Asli Papua dalam keadaan bahaya ancaman besar. Ada beberapa alasan mendasar.
Pertama - Kebijakan Otonomi Khusus bagi rakyat Papua dinyatakan telah gagal total dari berbagai. Sultan Hamengku Buwono X sebagai seorang bangsawan dan negarawan dengan jujur dan sempurna memberikan kesimpulan kegagalan Pemerintah Indonesia membangun Papua selama
50 tahun sejak 1 Mei 1963-2013. “Otonomi Khusus Papua terbukti gagal
mensejahterakan rakyat Papua. Terjadi pelanggaran HAM dan kekerasan
Negara di Papua. Negara hadir di Papua dalam bentuk kekuatan-kekuatan
militer. Konflik yang terjadi di Papua saat ini, bukanlah konflik
horizontal, melainkan konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat.
Indonesia gagal meng-Indonesia-kan orang Papua”. (Hotel Borobudur, Jakarta, 15 Mei 2013).
Empat pilar kehidupan Orang Asli Papua seperti: ekonomi, pendidikan, kesehatan dan nilai-nila kebudayaan benar-benar dihanhancurkan dan sangat memprihatinkan.
Bidang
ekonomi dikuasai orang-orang Indonesia dan sementara Orang Asli Papua
tersingkir dan dimiskinkan. Belum ada niat baik pemerintah Indonesia
untuk berpihak dan membina Orang Asli Papua dengan program yang baik. Orang
Asli Papua berjualan hasil bumi mereka di luar dan dipinggir-pinggir
Toko-Toko Besar, Mall-Mall yang dimiliki orang-orang Indonesia. Semua
pusat-pusat bisnis dikusai oleh orang-orang Indonesia. Kemiskinan Orang Asli Papua dalam ekonomi terlihat telanjang di depan mata kita semua.
Dalam bidang pendidikan banyak sekolah terjadi kekosongan guru dan anak-anak usia sekolah terlantar. Pembangunan
dalam bidang pendidikan di Papua terutama di daerah-derah pemekaran
kabupaten baru sangat memprihatinkan. Terjadi proses pembunuhan dan
penghancuran dalam bidang pendidikan dengan sistematis dan terstruktur.
Di bidang kesehatan bagi Penduduk Asli Papua sangat menyedihkan. Kematian Orang Asli Papua terjadi setiap hari. Kematian
Orang Asli Papua meningkat tajam dari berbagai usia dan kebanyakan
adalah pemuda dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kelihatannya
kematian Orang Asli Papua ke tingkat yang tidak normal. Gizi
buruk meningkat tajam. Belum ada upaya-upaya serius dari pemerintah
Indonesia untuk memperbaiki pelayanan kesehatan dengan berpihak kepada
Orang Asli Papua.
Nilai-nilai
kebudayaan Penduduk Asli Papua sudah dihancurkan oleh Pemerintah
Indonesia. Seperti bahasa Penduduk Asli Papua tidak pernah diajarkan di
sekolah-sekolah sebagai bahasa pengantar dan juga belum pernah ada
Program Khusus untuk melestarikan dan melindungi bahasa daerah Orang
Asli Papua. Dibidang
ukir-ukiran dan seni budaya yang dimiliki Penduduk Asli Papua tidak
pernah mendapat perlindungan dan pembinaan dari Pemerintah Indonesia. Orang-orang Indonesia dari luar datang hanya mengeksploitasi semua nilai-nilai budaya dan dijadikan obyek perdagangan dan bisnis yang menguntungkan diri sendiri. Harga diri dan martabat Penduduk Asli Papua benar-benar direndahkan.
Kedua,Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) ada tiga tujuan: (1) Usaha pemerintah Indonesia untuk menghindar dan menyembunyikan diri dari kegagalan Otonomi Khusus.(2) UP4B juga menjadi lahan untuk para jenderal dari kalangan TNI dan POLRI yang sudah pensiun. (3) UP4B merupakan kebohongan Pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.
Ketiga,Otonomi
Khusus Plus (Otsus Plus) adalah kebohongan terbesar Pemerintah
Indonesia terhadap rakyat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat
Internasional. Sesungguhnya, Pemerintah Indonesia selama 50 tahun telah
gagal membangun dan telah gagal meng-Indonesia-kan Orang Asli Papua. Dalam
kenyataannya Pemerintah Indonesia selama 50 tahun dengan sukses dan
gemilang menghancurkan dan memusnahkan masa depan Penduduk Asli Papua
dalam berbagai bidang. Manusia-manusianya dibantai seperti hewan dan
binatang buruan atas nama keamanan dan kepentinagn Nasional dengan jargon NKRI harga mati.
Keempat,Kejahatan negara dan aparat keamanan Indonesia secara sistimatis, terstruktur, meluas
dan terus-menerus sebagai pencerminan dari kebijakan degenerative
politic (melumpuhkan, menghancurkan, memusnahkan, memporak-porandakan,
memperburuk, ) yang menurut Nugroho (The Jakarta Post 10 Juli 2012) sudah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia di Tanah Papua selama 50 tahun sejak 1961.
Kelima,Kebebasan dan kemerdekaan Penduduk Asli Papua benar-benar dirampas, dibungkam dan dihancurkan. Sebagai contoh:
(1) Selama
Karnavian Tito menjadi Kapolda Papua, seluruh kebebasan berekpresi dan
menyatakan pendapat di depan umum rakyat dan bangsa Papua benar-benar
dibungkam dan dihancurkan. Penduduk
Asli Papua dibuat tidak berdaya dan tidak mempunyai hak di atas tanah
leluhur mereka. Orang Asli Papua dibuat seperti tamu dan lebih seperti
hewan di atas tanah leluhur mereka oleh orang-orang luar yang datang menduduki dan menjajah.
(2) Peristiwa kekerasan dan kejahatan terhadap kemenusiaan terus dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Anggota
TNI telah membunuh seorang perempuan bernama Arlince Tabuni (12 tahun)
pada 1 Juli 2013 di Popome, Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua.
(3) Pada
tanggal 17-19 Juli di Hotel Sahid Jayapura, Papua, diadakan Konferensi
Kamar Dagang Papua (KDP) untuk pertama kali yang dihadiri hampir 11
orang Menteri Republik Indonesia. Para peserta dari seluruh Orang Asli
Papua sekitar 300 orang. Para
peserta Konferensi yang hampir 100% Penduduk Asli Papua dilarang dan
tidak diijinkan menyampaikan pendapat dan tidak ada ruang tanya jawab.
Para peserta Konferensi dijadikan seperti manusia-manusia boneka yang
tidak punya pikiran dan hati. Kejadian
sangat memalukan dalam forum Seminar terbuka. Peristiwa yang sangat
merendahkan martabat dan kehormatan Orang Asli Papua.
(4) Tanah
Papua menjadi tempat pendudukan dan penghunian anggota TNI dan POLRI
dan kaum pendatang Indonesia. Contoh: Di mana-mana, di tempat umum, di
Mall-Mall, Super Market, di Airport, di Terminal Taxi/Mobil/Bus, di
dalam Pesawat tidak terlihat Orang Asli Papua.
Solusi yang diusulkan sebagai seruan moral dari pimpinan Gereja:
Melihat dari gambaran singkat realitas tadi, untuk penyelamatan kelangsungan hidup dan masa depan rakyat yang bangsa Papua dari kepunahan, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia mempertimbangkan tiga solusi sebagai seruan moral yang diusulkan di bawah ini. Walaupun seruan moral ini agak sensitif, sulit dan berat, tetapi demi kemanusiaan, Pemerintah Indonesia berhenti dengan berbagai bentuk kejahatan dan kebohongan terhadap Penduduk Asli Papua. Karena, sudah jelas dan pasti : Penduduk Asli Papua sudah tidak ada masa depan dalam Indonesia.
1. Pemerintah Indonesia membebaskan semua tahanan politik di Tanah Papua tanpa syarat.
2. Pemerintah Indonesia memberikan ijin wartawan asing masuk ke Papua.
3. Pemerintah Indonesia memberikan ijin Pelapor Khusus PBB masuk di Papua.
4. Pemerintah
Indonesia membuka ruang dialog damai, jujur dan setara antara
pemerintah Indonesia dengan 5 orang wakil rakyat Papua yang dipilih dan
ditetapkan resmi melalui Konferensi Perdamaian Papua 5-7 Juli 2011,
yaitu: ( Rex Rumakiek, John Ondowame, Benny Wenda, Leoni Tanggahma, Otto
Mote). Konferensi
ini dibuka resmi oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili Menkopolhukam.
Tidak ada alasan pemerintah Indonesia mengatakan Papua banyak faksi,
belum bersatu dan tidak ada perwakilan. Rakyat Papua dengan cerdas telah
memilih dan menetapkan 5 orang wakil mereka untuk berdialog dengan
Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga bisa berdialog dengan:
West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang berkantor
pusat di Vanuatu.
5. Pemerintah Indonesia harus mengakui kekagagalan dan kejahatan terhadap penduduk asli Papua sejak 1 Mei 1963 sampai hari ini. Pemerintah Indonesia harus
mengakhiri pendudukan dan penjajahan di atas Tanah Papua dan memberikan
kesempatan kepada Penduduk Asli Papua untuk mengatur masa depannya
sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
6. Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua membuat perjanjian-perjanjian kerja sama dalam bidang ekonomi, keamanan, politik dan bagaimana nasib orang-orang Indonesia yang sudah lama berada di Papua dan termasuk para transmigran.
Jayapura, 22 Juli 2013
Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.
Socratez Sofyan Yoman
Sumber : www.suarabaptis.org
Posts
0 komentar for "ORANG ASLI PAPUA, TIDAK ADA MASA DEPAN DALAM INDONESIA"