Wacana dialaog jakarta-papua.

Paska Pemerintah Orde Baru (Jendral Soeharto) tahun. 1998 Bangsa Papua Barat membentuk tim 100 untuk melakukan lobi-lobi politik tim 100 dibawah pimpinan Tom Beanal kejakarta bertemu dengan Presiden Baharudin J. Habibie. Tom Beanal dalam pertemuan dengan Baharuddin J Habibie menyerakan proposal aspirasi tuntutan kemerdekaan Bangsa Papua Barat, Presiden menjawab dengan kata “pulang dan renungkan” artinya Bangsa Papua Barat pikir baik-baik.

Ternyata dibalik konsep dialog Jakrta-Papua yang ditawarkan tim 100 dalam pertemuannya dijakarta tahun 2000 tidak mendapat respon baik dari Presiden B.J. Habibie, proposal menggenai tuntutan kemerdekaan dijawab dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus Papua), UU-Otsus sangat bertolak belakan dengan keingginan rakyat Papua Barat yang kehendak memisakan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka secara berdaulat diatas tanah airnya sendiri.

Sikap tim 100 dalam dialog dengan Jakarta terkesan dengan bersungut-sungut kepada Jakarta alias mengemis Kemerdekaan, sikap tim 100 merupakan tindakan yang konyol, karena didunia ini belum ada pengalaman sejarah yang mengajarkan kemerdekaan suatu Negara yang dirai diatas kertas putih berdasarkan perjanjian/kompromi plitik (Dialog perundingan). OTSUS bukan bagian dari aspirasi rakyat Papua Barat, tetapi OTSUS adalah murni keberpihakan politik peredam aspirasi Papua Merdeka oleh Jakarta untuk Papua yang dihasilkan berdasarkan kompromi politik melalui dialog. Tim 100 gagal menyuarakan aspirasi Tuntutan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat.

Dialog Babak Kedua.

Konsep dialog serupa sekarang lagi digagas oleh segentir orang yang mengklaim diri Jaringan Damai Papua (JDP), Didalam tubuh JDP terjaring banyak kelompok Abu-abu yang mengatas namakan rakayat Papua Barat, mulai dari kelompok Akademisi, LSM/NGO, Mahasiswa dan kelompok Masyarakat yang tidak memahami latar belakang perjuangan rakyat Papua Barat untuk Merdeka. Kelompok JDP ynag digagas oleh Dr. Pastor Neles Tebay dari misi kepastoran dan Dr Muridam Widjohjo dari lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI yang merupakan lembaga resmi milik pemerintah yang baru-baru ini mengelar konferensi Perdamaian Papua pada 6-8 juli 2011 di Auditorium Universitas Cendrawasi (UNCEN) yang dipasilitasi Jakarta, perlu diwaspadai agenda dialognya.

Dalam dialog Jakarta - Papua yang digagas telah melahirkan konsep Perundang-undangan baru yang di tuangkan dalam unit percepatan pembagunan propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), UU-UP4B yang direncanakan akan ditandatangani Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam waktu dekat, dalam dialog Jakarta - Papua juga akan dibahas menyankut Revisi UU Otsus selama 10 tahun berjalan ditanah Papua serta mekanisme lain menyankut pemberdayaan Masyarakat Papua dalam undang-undang Otsus yang selama ini dianggapa belum dirasakan Masyarakat luas. Dialog Papua - Jakarta hanya akan melahirkan malapetakah baru. OTSUS lahir sejak tahun 2001 telah cukup memberikan pelajaran bagi rakyat Papua Barat.

Dialog Papua-Jakarta Dialog Golongan Elit Politik Papua Jakarta.

Rakayat Papua Barat tidak dapat ditipu lagi untuk kesekian kali, dalam dialog Jakarta-Papua tentu yang akan undang untuk berdialog adalah golongan elit-elit Politik yang bercokol dalam Pemerintahan Birokrasi di Papua dan Jakarta, Rakayat Papua sebagai pemegan hak sulung dijadikan objek (penonton) dalam intrumen dialog yang sedang gagas oleh JDP.UU No; 21/2001 (Otsus Papua) lahir dari kesepakatan-kesepakatan dalam dialog. Karena dalam dialog tidak ada istilah Revolusi/papua Merdeka tetapi ada hanya perbaikan sistim dan Pemerintahan yang sedang berjalan.

Hal serupa sekarang sedang gagas ulang oleh kelompok-kelompok elit politik Papua yang telah menyusup ke Ormas-ormas Masyarakat Gereja, LSM dan lembaga-lembaga Negara milik pemerinntah. Negara Kesatuan Repoblik Indonesia telah menyatakan sikap bahwa tidak ada istilah tawar-menawar dalam politik Papua merdeka sebab Papua Barat dalam bingkai NKRI sudah final, jika demikian sekarang menjadi pertanyaan bahwa apa yanga kana dibicarakan dalam konsep dialog yang ditawarkan JDP? Setelah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan rakyat aceh berhasil dijinakan dalam dialog perundingan elsingkhi? Masih hanya pertanyaan yang perlu di jawab, namun semuanya akan kembali pada sikap dan komitmen rakyat Papua Barat untuk Merdeka.

Dialog Tampa Kekuatan Tawar Sama Saja Bohong.

Dialog memang sangat penting untuk terus diskuisikan dalam internal rakyat Papua Barat untuk memajukan Gerakan Perjuangan rakyat Papua Barat ditahapan-tahapan yang lebih maju, secara external dialog denga Pemerintah Indonesia saat ini belum kuat, karena rakyat Papua Barat belum mempunyai kekuatan posisi tawar secara Politik, rakyat Papua Barat belum mempunyai Jaminan politik dari satu badang Indepedent dunia misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar dialog dalam langka menuju tahapan pelaksanaan referendum bagi Bangsa Papua Barat.

Dengan demikian disimpulkan bahwa gagasan dialog yang sedang didorong oleh tim JDP maupun kelompok lembaga apapun yag mengatasnamakan rakyat Papua Barat untuk mendorong proses dialog dengan Pemerintah Indonesia perlu disikapi secara serius, sebab kelompok-kelompk/lembaga tersebut sedang memamfaatkan situasi atau Momen-momen tertentu guna menghancurkan Perjuangan rakyat Papua untuk secara penuh dari penjajahan Kolonialisme Indonesia. Jika dialog Papua-Jakarta berhasil dilakukan menghadirkan Pemerintah Indonesia tampa ada jaminan Politik dari PBB sebagai pemegan kewenangan penuh. Maka dialog yang dilaksanakan hanya akan menjadi bahan legitimasi Pemerintah Indonesia untuk kampanye didunia Internasional untuk meyakinkan masyarakat Internasional bahwa persoalan rakyat Papua Barat telah diselesaikan melalui beberapa keputusan dalam dialog Papua – Jakarta.

Vietnam, 26 januari 2012

Syallom
Penulis, Yeimo Mecky Aktifis KNPB