HIMBAUAN DAN SERUAN UMUM
Kami menyampaikan kepada rakyat West Papua dan seluruh anggota dan
pengurus KNPB dimana saja berada, bahwa menghadapi Pemilihan Umum
Indonesia, Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR
Indonesia diatas tanah Papua, KNPB telah menyatakan sikap tegas bahwa:
1. Keberadaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan semua agenda
kolonial Indonesia diatas tanah Papua, termasuk pemilihan-pemilihan
kepala daerah (Gubernur, Bupati atau DPRD/P) adalah sesuatu yang illegal
dan merupakan bagian dari praktek penjajahan itu sendiri.
2. Hak politik rakyat West Papua belum sah dan berlaku dalam
pemilihan jabatan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua, sebab
status politik wilayah Papua Barat dalam NKRI belum final, dimana hak
politik orang Papua dalam Pepera 1969 dimanipulasi, digadai, dan
dicederai dalam rekaya pelaksanaan prinsip one man one vote.
3. Praktek berdemokrasi Indonesia dalam Pemilu, Pemilihan Gubernur,
Pemilihan Bupati atau DPRP/P yang sangat sarat dengan nafsu atau ambisi
kedudukan, kehormatan dan uang adalah suatu pembodohan dan penghancuran
terhadap tatanan nilai-nilai adat dan budaya melanesia. Malpraktek
penyelenggaraan Pemilu Indonesia di West Papua telah berdampak pada
hancurnya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta solidaritas
bangsa Papua dalam hidup dan perjuangannya.
4. Apapun kebijakan Indonesia di West Papua, dan sebagus apapun visi
dan misi dari antek-antek kolonial yang menjadi kandidat Gubernur,
Bupati atau DPRP/D yakinlah bahwa itu hanyalah retorika, itu hanyalah
utopis atau sesuatu yang mustahil terwujud. Sebab, ada nubuat: “Di atas
batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki
kepandaian tinggi, akal budi,dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin
bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt.
Izaac Samuel Kijne, Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925).
5. Setiap orang Papua yang ikut aktif dalam segala kebijakan kolonial
Indonesia (termasuk Pilkada), bagi Indonesia dan di mata dunia adalah
bukti loyalitas bangsa Papua terhadap kolonial Indonesia. Hal tersebut,
tanpa disadari, akan mematikan semangat perjuangan dan simpati
internasional terhadap perjuangan banga Papua Barat untuk bebas dari
kungkungan negara kolonial Indonesia.
Berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas, dan demi kehormatan
identitas, martabat dan harga diri bangsa Papua Barat, dan demi
perjuangan yang mulia, kami menyatakan dengan tegas kepada rakyat dan
anggota KNPB bahwa:
1. Rakyat West Papua, dan seluruh anggota KNPB tidak terlibat untuk
memilih dan ikut menyukseskan Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati
Indonesia atau DPR Indonesia diatas tanah Papua.
2. Rakyat West Papua, anggota KNPB dan para antek-antek kolonial yang
menjadi calon Pilkada agar berhenti menjadikan perjuangan Papua Merdeka
atau organisasi KNPB atau organisasi perjuangan lain sebagai alat tawar
menawar atau bahan jualan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan atau
untuk mendulang suara rakyat yang sedang tertindas.
3. Bila ada anggota atau pengurus KNPB yang terlibat dan melakukan
hal-hal tersebut diatas, maka pengurus Pusat KNPB akan memperlakukan
sikap tegas sesuai prinsip-prinsip organisasi yang berlaku.
Demikian surat himbauan dan seruan ini dibuat sebagai perhatian
bersama demi mempertahankan nilai dan harga diri perjuangan bangsa
Papua.
“Kita Harus Mengakhiri
Port Numbay, 13 Januari 2013
Hormat kami,
Victor F. Yeimo
Ketua Umum KNPB
Ones Suhuniap
Sekretaris Umum
Tembusan Yth:
1. Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP], di Penjara Kolonial Indonesia Abepura
2. Panglima-Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN.PB] di Setiap Markas
3. Benny Wenda, Koordinator Diplomat Internasional di London, Inggris
4. Pengurus-pengurus Wilayah KNPB di Wilayah
Posts
0 komentar for "KNPB & Rakyat Tidak Kompromi Dalam Pemilu & Pilkada Indonesia” "