DEMO "SUP" DI POLDA DIY TUNTUT INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PELANGGARAN HAM PAPUA 0 Comments

By Mypapua

Monday, June 18, 2012 | Posted in berita, DEMO DAMAI

AKSI DAMAI SUP DEPAN POLDA DIY (FOTO: UP)

JOGYA [M]-- Aksi lanjutan Soidaritas Untuk Papua (Sup) Turun jalan star dari Terminal Condong Catur menuju ke titik nol depan Kantor Polda. Jl Ring road Utara Daerah Istimewa Yogyakarta, pada (08/06/2012) Pukul 10.00Wib sampai selesai pada pukul 12.00 Wib dengan pengawalan ketat oleh Aparat kepolisian Polda DIY. Terait Kasus Pelanggaran Ham Papua.

Masa yang tergabung dalam Aksi damai sekitar ratusan mahasiswa/i Papua Yogyakarta-Solo, dan Progresif Prodem bersolidaritas dengan Organisasi kemanusiaan yang lain, untuk menyuarakan terkait kekejaman misterius serta kekerasan Penembakan, Pembakaran rumah warga sipil dan Penangkapan Mahasiswa maupun Aktivis Papua, dalam dua bulan terakhir (Mei-Juni 2012), ini sesungguhnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) terbesar yang dilakukan oleh oknum Militer Indonesia di Papua.

Masa aksi memegang Spanduk ukuran besar dengan tulisan "Segerah Tarik Militer Dari Tanah Papua!" dan poster-poster berupa Foto korban penembakan oleh Militer, maupun poster tulisan seperti "INDONE'SIA'L SEGERAH ANGKAT KAKI DARI TANAH PAPUA!", TARIK MILITER NON-ORGANIK DAN ORGANIK DARI PAPUA, SBY BUDIONO BERTANGGUNG JAWAB KASUS HAM PAPUA. terlihat rapi dalam aksi damai sup.

SUP juga, menilai kinerja Kepolisian dan Tentara Indonesia, selama ini di Indonesia, tidak profesional banyak pelanggaran ham yang terjadi beberapa kota besar Sumatera (Aceh,), Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Ambon, bahkan lebih Para lagi di Papua.

Pelanggaran Ham di Papua, mulai Sejak Aneksasi tahun 1963 sampai detik ini jutan korban jiwa warga Papua tak berdosa yang berkorban diatas Tanah leluhur mereka sendiri. Negara dalam Hal (Indonesia) tidak Perna ungkap siapa pelakunya sebanarnya, selalu saja di piarah oleh negara, tutur dalam orasinya salah satu mahasiswa Papua.

Sup Mengutuk Keras terhadap tindakan brutal oleh oknum Militer (Tni-Polri) dimana Aparat Penegak Hukum melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi sejak tahun 1963 hingga saat ini tidak pernah diselesaikan secara hukum yang berlaku di republik Indonesia. Maka, militer Indonesia harus segara ditarik dari tanah Papua dan buka ruang demokrasi Seluas-lausnya bagi rakyat Papua,”

Tambah lagi, Sup Juga Ikut berduka cita atas Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Almarhum Tuan Mako Tabuni di bunuh oleh Oknum Polda Papua, karena Selama ini dia Berbicara Vokal Tentang Papua Merdeka, Bukan alasan lain. Mako juga tidak memiliki Senjata, Pistol, alat Cangki lainnya, seperti Militer indonesia dia Hanya Memiliki "Mekaon" guna membangkitkan semangat rakyat dalam aksi Masa KNPB dengan kata "Lawan", Orasinya.

Tuntutan Aspirasi Solidaritas untuk Papua langsung diterima baik oleh perwakilan POLDA DIY STEPHEN M NAPIUN, S.IK., SH. KABID HUMAS. Mereka berjanti akan teruskan ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jakarta dan Majenils Rakyat Papua (MRP) Papua

lanjut, Stepen setiap tindakan pelanggaran ham Papua dan kota lain sering dilakukan Proses hukum yang berlaku. dia juga mengakui perlakuan yang dilakukan oleh kepolisian Polda Papua memang Berlebihan dalam dua Bulan terakhir ini.

tambah lagi, Kami juga sangat pedi melihatnya kekerasan militer yang dilakukan terhadap Masyarakat Papua, karena itu, mahasiswa pun jangan diam disini tetapi, mahasiswa harus tuntut terhadap Kaporli dan Pemerintah untuk kekerasan Pelanggaran Ham besar-besaran yang dilakukan oleh Militer Indonesia terhadap masyarakat Papua ini, tuturnya.

Leczhy Degei Kordinator Umum Solidaritas Untuk Papua menambahkan, tercatat berbagai kasus kekerasan yang menelan korban jiwa dan luka-luka justru dilakukan oleh Tni dan aparat kepolisian. Dengan melihat rentetan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua tersebut, maka solidaritas untuk Papua juga menuntut rezim SBY Budiono untuk segera menarik militer dari seluruh tanah Papua dan usut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.

Tambah lagi, Militer Indonesia telah gagal menjalankan tugas negara di Papua, tindakan aparat penegak hukum sangat-sangat berlebihan. “SBY hanya melindungi kapitalis investasi asing dan Antek-antek rezim (SBY-Boediono) dengan kekuatan Militer, dari pada melindungi rakyat Papua,” ujar Leczhy Degei .

Maka itu, Sup meminta agar militer ditarik dari tanah Papua, dan pelanggaran HAM harus diusut tuntas, pasalnya, keberadaan militer di tanah Papua terbukti menciptakan situasi Papua yang tidak kondusif. Adapaun pernyataan sikap SUP yang dibacakan oleh Leczhy Degei.

"Pertama, buka ruang demokrasi untuk rakyat Papua. Kedua, tarik militer (TNI-POLRI) organik maupun non-organik dari seluruh tanah Papua. Ketiga, copot Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih; Dan Keempat, Polda Papua segera melakukan uji balistik untuk membuktikan pelaku penembakan di tanah Papua, Kelima Segerah mengerluarkan Tahanan Kawan-kawan Kami KNPB dan Tahanan Politik tanpa alasan apa pun, keenam Gabungan Polisi dan TNI merampas barang-barang Penghuni Asrama Mahasiawa Cendrawasih antaranya: 4 lektop dan 2 hp segera di kembalikan,"pernyataan sikap.

Selanjutnya, tutup dengan doa, akhiri dengan Aman, kemudian lanjut longmarch kembali ke Terminal Condong Catur RingRoad Utara di lanjutkan dengan Aksi Pawai sambil bernyanyi Menuju Asrama Papua. (Andy Ogobay)

FOTO-FOTO AKSI

FOT SAAT MASA KUMPUL TERMINAL CONDONG CARTU