Sehubungan dengan
keputusan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Papua pada rapat tanggal 12 Februari 2013 mendatang. kami menyatakan seluruh
lapisan masyarakat Papua tengah dan pelajar mahasiswa Papua tengah Tolak 100%,
Untuk Provinsi Papua Tengah.
Dalam Hal ini sejak tahun 1969-2012 Negara Indonesia mencetak Gelar Luar Negeri S1 berapa orang?
S2 berapa orang? dan S3 berapa Orang? cobah harus bandingkan itu, yang harus menjawab
untuk jawaban, karena ketika pemerintah pusat berikan Otsus di Papua dan
pemekaran banyak banyak, maka masyarakat tambah menderitah tambah miskin.
Jadi pemerintah
jangan Intimidasi sama masyarakat asli Papua tengah merekalah wakil Allah bukan
pemerintah tegas ketua umum FKPM-PTP sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat
Penolakan Pemekaran Provinsi Papua Tengah, maka dengan ini kami dari Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Pengunungan Tengah Papua dengan tegas menolak putusan Pemekaran Provinsi Papua Tengah tersebut
Mengingat butir-butir dalam Surat Penolakan dari Lembaga Adat dan FKPM-PTP yang telah disepakati oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bakorsultanal," katanya.
Mengingat butir-butir dalam Surat Penolakan dari Lembaga Adat dan FKPM-PTP yang telah disepakati oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bakorsultanal," katanya.
Dari pembahasan khusus ini, akan membuahkan persiapan terhadap seminar yang baik. Sebab hasil dari seminar nantinya akan disampaikan atau dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, DPD RI, MK serta departemen terkait.
Selain itu, kata Ketua Tim Pdt. Alfred bahwa dari acara ini menekankan bahwa masyarakat khususnya di wilayah Papua Tengah telah siap untuk menjadi satu provinsi baru, yang mana Provinsi Papua Tengah ini memiliki 10 kabupaten.
"Provinsi ini nantinya akan memiliki 10 kabupaten yaitu Supiori, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Paniai dan Mimika. Yang mana 10 kabupaten ini sudah siap berada di Provinsi Papua Tengah untuk maju dan mandiri," katanya.
Pdt. Alfred juga menyampaikan bahwa tim ini sudah dibentuk selama kurang lebih 3 tahun, yaitu sejak Agustus 2009 hingga saat ini 2012. Tahapan demi tahapan telah terlaksana antara lain mempersiapkan daerah sesuai amanat UU. Selanjutnya telah melaksanakan Deklarasi, telah menyampaikan laporan pada tanggal 2 Desember 2011 ke DPRP Papua dan Pemerintah Provinsi Papua, yang mana seluruh tahapan telah dilalui.
"Dari pemaparan ke DPRP, DPRP langsung menyurat ke Gubernur Papua untuk menyiapkan dana Seminar dan Peresmian Papua Tengah. Yang jelas kesimpulan dari kegiatan ini kami akan mempersiapkan tahun ini Provinsi Papua Tengah telah diresmikan. Sebab tim dalam hal ini juga sudah siap 99 persen menunggu peresmian," jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Tim Kerja Pansus Pemekaran Provinsi Papua Tengah Yosias Ruamba didampingi Koordinator Tim Jayapura Pdt Nasyum Aiwoy menegaskan bahwa surat permintaan dari DPRP tanggal 14 Desember 2011 kepada Gubernur Papua dengan No 125/2497 tentang bantuan dana pemekaran Provinsi Papua Tengah harus ditindaklanjuti dengan cepat.
"Kalau bisa secepatnya pemerintah Provinsi Papua merealisasi surat permintaan DPRP, agar biaya seminar dan peresemian bisa dengan cepat terlaksana. Diharapkan juga pemerintah Papua untuk lebih jeli memperhatikan surat DPRP," tegasnya.
Ditambahkannya, bahwa Tim Kerja Pansus Pemekaran Provinsi Papua Tengah bekerja hingga saat ini sesuai amanat dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRP dengan nota tugas No. 088/Komisi "A"/VIII/2009/
Keputusan di atas sertebut ini maka kami kesepakata Lembaga Adat dan FKPM-PTP sampai dengan Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Pemerinta Pusat dan Daerah maka Kami TOLOK sampai kapan pun tersebut selesai. (M/JEKSON G)
sumber: sms, facebook.com
Posts
0 komentar for "FKPMPTP: MENOLAK PEMEKARAN PROPINSI PAPUA TENGAH"