Setelah 52 tahun wilayah koloni Netherlands New Guinea berada dalam kekuasaan Indonesia, yang dialihkan sejak 1961, banyak orang Papua masih terus menuntut keadilan dan pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan atas nama negara melalui TNI/POLRI dengan berbagai operasi besar – besaran sebelum dan setelah era reformasi ini.
Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mulai dari pembunuhan ekstrayudisial, intimidasi terhadap jurnalis hingga diskriminasi dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan ekonomi dan penyerahan hak ulayat tanah adat secara paksa masih berlangsung. Kesemuanya ini hanyalah puncak dari pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua. Namun, kekerasan besar yang terus berlangsung yakni pemerkosaan, penyiksaan dan eksekusi masal.
Kami ucapkan berterima kasih kepada lembaga peduli kemanusiaan (ELSAM) dan lembaga NGO lain yang terus mempublikasikan pelanggaran HAM di Papua. Sesuai hasil penelitian NGO mencatat kurang lebih ada tiga operasi besar-besaran yang dilakukan negara Indonesia terhadap rakyat sipil Papua.
Dengan masing–masing operasi militer menewaskan berbagai rakyat sipil sebagai berikut : Operasi pertama, era tahun (1961-1969) menghabiskan lebih dari 10 juta orang. Operasi periode kedua, Asian Human Rights Commission Human Rights and Peace for Papua (ICP) (2013), tercatat 4 (Empat Juta Jiwa lebih) rakyat tak berdosa berhasil dimusnahkan dipegunungan tengah Papua Barat melalui operasi darat dan udara.
Operasi periode ke-tiga, setelah reformasi 1998-2013 (tidak ada operasi militer resmi, tapi ada pendekatan dengan kekerasan, dan jumlah korban kurang lebih sama dengan saat dilakukan operasi militer, seperti; Biak Berdarah, Wasior Berdarah, Uncen Berdarah, Wamena Berdarah, Penculikan pemimpin Theys H. Eluwai (Jayapura), Pembunuhan Tuan Kelly Kwalik (Timika), Pembunuhan Mako Musa Tabuni (Jayapura), Pembunuhan Salmon Yogi (Paniai) dan pembubaran KRP III Jayapura, 2011 menewaskan banyak peserta rakyat sipil Papua).
Kasus lain, bahwa pengalihan tanah adat secara paksa tanpa sepengetahuan rakyat sipil Papua. Deforestrasi hutang terus berlangsung, dan pula politik panganisasi (kelaparan), pengalihan tanah melalui industrialisasi di Papua terus berlangsung.
Kasus- kasus lain, kekerasan terhadap perempuan Papua melalui perbudakan seks setelah reformasi masih belum bertanggung jawab oleh pelaku kekerasaan. Selama pelaku tidak mengadili sesuai undang – undang maka Impunitas menuju pemusnaan terus ada karena selama kurun waktu di bawah rejim orde baru, setidaknya telah 73 % lebih penduduk asli Papua terbunuhnya.
Ucapan bela sungkawa atas pelanggaran HAM pada tanggal 26 November 2013, kurang lebih empat orang meninggal dunia sampai saat ini belum ditemukannya. Mereka hilang karena menuntut kebenaran, keadilan yangh sudah abaikan melalui mall praktek hukum/ catat hukum internasional (PEPERA). Kasus – kasus ini sampai saat ini belum bertanggung Jawab sepenuhnya oleh negara Indonesia. Melihat kesemua kasus diatas, maka Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bogor menyampaikan sikap bahwa : • Perserikatan bangsa – bangsa (PBB) segera menggenapi pidato presiden Vanuatu Moana Kaosil pada tanggal 27 September 2013, atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua untuk memproteksi penduduk asli Papua
. • Indonesia segera membuka ruang demokrasi besar – besaran bagi rakyat Papua.
• Indonesia segera berhentikan semua bentuk kekerasan menuju pembunuhan terhadap rakyat sipil Papua. Demikian tiga point simpulan dalam kegiatan diskusi bertepatan dengan hari HAM se-dunia 2013. Pelanggaran HAM berlalu bukanlah berlalu maka kami akan tetap protes negeri ini. (GEITOGO)
Posts
0 komentar for "10 DESEMBER 2013 MAHASISWA PAPUA BOGOR GELAR DISKUSI"