Jayapura, 9/8 (Jubi) – Dalam rangka memperingati perayaan hari pribumi internasional yang jatuh pada 9 Agustus tiap tahun, Dewan Adat Papua (DAP) dan Koalisi Masyarakat Sipil Papua menilai masih ada stigmatisasi terhadap perjuangan masyarakat adat Papua.

Melalui pidato  tertulis yang disampaikan Dewan Adat Papua dan Koalisi Masyarakat  Sipil Papua yang diterima tabloidjubi.com via email, Jumat (9/8) pagi, mencatat beberapa ketimpangan dalam tataran implementasi yang berkaitan langsung dengan penghargaan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat Papua.

Pidato ditandatangi oleh sekretaris DAP di Jayapura, Leonard Imbiri ini menyebut, masih adanya stigmatisasi terhadap perjuangan masyarakat adat Papua bagi penegakan, penghargaan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Proses politisasi perjuangan masyarakat adat Papua dengan pemberian ‘stigmatisasi’ telah mampu melemahkan perjuangan penegakan hak-hak dasar masyarakat adat Papua.

Lanjut Leonard, dalam pidato tersebut, hal ini nampak dimana masyarakat adat Papua makin mengalami kehilangan atas Tanah dan Sumber Daya Alamnya. Struktur dan nilai-nilai  adat makin terdegradasi dengan penciptaan struktur baru yang tidak menghargai mekanisme internal masyarakat adat yang memperkuat struktur adat tersebut.

Masih dalam pidato tertulis itu tertera, Dewan Adat Papua dan Koalisasi Masyarakat Sipil Papua mendukung penuh upaya-upaya yang sistematis bagi penguatan kelembagaan masyarakat adat Papua yang benar-benar merepresentasi masyarakat adat Papua dalam perjuangan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Upaya politisasi terhadap institusi adat harus dihentikan dan mengembalikan fungsi institusi adat sebagai rumah bersama semua anak adat Papua, rumah dimana konflik diselesaikan, rumah dimana terjadi kesepakatan untuk membangun kampung, membangun dusun dan membangun rumah Papua.

Tanah dan Sumber Daya Alam Papua adalah hak warisan leluhur orang Papua bukan hanya untuk kesejahteraan kita hari ini tetapi juga untukkesejahteraan anak cucu kita kelak. Karena itu, tak  boleh menjadi sumber konflik yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Pengambil-alihan tanah adat untuk kepentingan usaha dan atas nama pembangunan serta eksplotasi Sumber Daya Alam yang telah lama menjadi satu proses yang memarjinalkan masyarakat adat Papua harus diatur dalam satu proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat Papua sebagai subyek pembangunan yang setara dengan pelaku pembangunan lainnya.

Melalui pidato itu, DAP dan Koalisi Masyarakat Sipil Papua menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada beberapa Kabupaten yang telah mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Pelarangan Penjualan Tanah Adat dan mendesak perusahan nasional dan multinasional, lembaga donor dan pemerintah untuk menggunakan mekanisme Free Prior and Informed Consent(FPIC) dalam kebijakan pembangunan di Tanah Papua. Mendesak lembaga-lembaga PBB yang bekerja di Tanah Papua untuk terlibat aktif dalam perayaan Hari bangsa Pribumi 2013 dan mengambil inisiatif dalam perjuangan penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua.

Perayaan Hari Internasional Bangsa Pribumin kali ini, 9 Agustus tahun 2013, DAP dan koalisi masyarakat sipil memberi tema “Bangsa Pribumi Membangun Aliansi: Menghormati Perjanjian, Kesepakatan dan Pengaturan Konstruktif Lainnya” “Indigenous peoples building alliances: Honouring treaties, agreements and other constructive arrangements.”

Maksud thema ini adalah untuk menyoroti pentingnya menghormati perencanaan atau persetujuan antara Negara-Negara, warganegaranya dan masyarakat adat yang dirancang untuk mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka dan membangun satu kerangka bagi kehidupan yang dekat dan masuk dalam hubungan-hubungan ekonomi. Perjanjian ini juga menguraikan tentang suatu visi politik tentang kedaulatan masyarakat yang berbeda yang hidup bersama diatas tanah yang sama, sesuai dengan prinsip persahabatan, kerjasama dan perdamaian.

Hari Bangsa Pribumi Internasional, 9 Agustus, pertama kali diumumkan oleh SidangUmum PBB pada 1994 dan dirayakan disetiap tahun selama dekade internasional pertama Bangsa Pribumi se-dunia (1995-2004). Pada 2004, Sidang Umum PBB mengumumkan Dekade Internasional Kedua Bangsa Pribumi, dari 2005- 2014, dengan thema “Dekade Bagi Aksi dan Martabat.” (Jubi/Musa)