Sejak wilayah Papua Barat di aneksasikan oleh pemerintah Indonesia
berdasarkan hasil pepera 1969 yang scacat hukum dan moral. Karena Pada
saat pemerintah Indonesia dan utusan PBB atau UNTA melaporkan hasil
pepera 1969 di majelis umum PBB akhirnya Negara-Negara Anggota PBB
protes atas Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua dalam Sidang Majelis Umum
PBB.
Pada tanggal 3 November 1969, Hasil PEPERA 1969 di Papua Barat telah
dilaporkan secara resmi oleh dua pihak. Laporan pihak pertama adalah
oleh Wakil Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Soebandrio.
Dan Laporan Pihak Kedua adalah oleh utusan PBB, yang mana diwakilkan
oleh Dr. Fernandez Ordiz San. Setelah mendengar laporan dari kedua belah
pihak, maka Negara-Negara Afrika dan Karibian yang dipimpin langsung
oleh Chana dan Cabon telah dapat melakukan pengajuan keberatan atas
laporan, tentang hasil Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat.
Hal ini dapat terjadi karena dinilai bahwa Pelaksanaan PEPERA 1969 di
Papua bermasalah, dan juga metode pelaksanaannya tidak berdasarkan
Mekanisme PBB.
Kemudian Negara-Negara Afrika dan Caribian mengajukan
permohonan penundaan waktu dua minggu untuk mempelajari Document yang
dimaksud. Mengapa? Karena laporan ini perlu waktu yang cukup untuk di
pelajari, kemudia dapat mengajukan dalam Sidang Lanjutan. Akhirnya,
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima usulan Channa dan Cabon
kemuadian sidang ditunda untuk waktu dua minggu, terhitung dari tanggal
4 November 1969.
Selanjutnya, Majelis Umum PBB membuka kembali Sidangnya pada tanggal 19
November 1969, dengan agenda mendengarkan draf usulan dari Negara-Negara
pihak protes dan juga oleh Indonesia dan Belanda.
Kemudian, Negara-Negara pihak protes, mengajukan draf dengan Resolusi
bahwa Referendum ulang harus dan wajib dilaksanakan di Papua Barat dalam
tahun 1975, dengan dasar alasan yang rasional. Mengapa? Karena setelah
mempelajari laporan Indonesia dan Utusan PBB atas pelaksanaan PEPERA
1969 di Papua Barat, menunjukan bahwa hasil PEPERA tidak sah dan
melanggar prosedur Internasional dan Musyawara adalah cara yang unik dan
tidak dapat di terima oleh akal sehat.
Setelah mendengar draf usulan Negara-Negara Pihak protes, selanjutnya
kiliran bagi Indonesia dan Belanda. Akhirnya, Belanda dan Indonesia
mengajukan draf usulan bersama bahwa mereka siap membangun Papua, dengan
perjanjian bahwa Indonesia siap melaksanakan pembangunan dan membangun
Papua, yang terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi serta
meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk setempat, dan Belanda siap
memberikan suntikan Dana demi terwujudnya semua program yang di masukan
dalam draf usulan.
Dengan demikian Majelis Umum PBB dengan sangat hati-hati dan teliti,
mengumumkan bahwa Sidang terhormat menerima draf usulan Pemerintah
Belanda dan Pemerintah Indonesia.
Mengapa draf usulan Indonesia dan Belanda dapat di terima oleh Sidang
Majelis Umum PBB?
Karena memang, Indonesia dan Belanda di backup penuh oleh Amerika
Serikat dan PBB. Hal ini adalah suatu manuver politik kotor atas
kepentingan Amerika dan Indonesia di Papua Barat, yang mana mengorbankan
Hak Politik bangsa Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri, dan
berdiri sebagai bangsa yang merdeka.
Berdasarkan draf usulan Indonesia dan Belanda, maka Majelis umum PBB
telah mencatat dengan Resolusi 2504.
Ingat, bahwa Resolusi ini bukan merupakan Pengesahan Hasil PEPERA 1969,
melainkan hanya sebagai catatan (TAKE NOTE) untuk melengkapi prosedur
Sidang tahunan PBB.
Pemrintah Indonesia saat ini sedang menkampanyekan kesejahtraan dan
pembangunan di Papua Barat melalui gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe
hanya sia-sia karena barometer pembangunan belum jelas untuk siapa dan
dimana pembangunan tersebut, sejak pelaksanan pepera 1969 sampai dengan
saat ini kesejatrahan dan pembangunan itu belum terwujud, namun kampanye
kampanye gubernur provinsi papua ini kami menilai hanya mimpidi siang
bolong dan pembohongan publik dan hal ini dilakukan untuk menutupi
kegagalan pemerintah indonesia membangun orang Papua dan juga menutupi
sorotan dunia internasional atas pelanggaran HAM di Papua Barat, dan
kampanye kesejahtraan yang di lakukan oleh Gubernur hanya opini yang
dibangun untuk menyakikan dunia Internasional yang merupakan donatur
yang selama ini membantu pemerintah indonesia untuk membangun Papua,
namun kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan atau
perjanjian indonesia dan Belanda dalam sidang majelis umum PBB pada saat
melaporkan hasil pepera 1969 dengan resolusi pembangunan 2504 tersebut.
Dan juga pemerintah Indonesia sedang menkampanyekan bahwa pemerintah
sudah berhasil membangun Provinsi Papua dengan Otonomi Khusu namun
masyarakat papua masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.
Otonomi khusus bukan bukan pemintaan rakyat Papua tetapi tawaran politik
atau metode baru penjajahan NKRI di Papua Barat, dan juga Otonomi khusus
bukan diperuntukan untuk rakyat Papua Barat, namun otonomi khusus
hanya diperuntukan bagi kaum berdasi di brokarasi pemerintah sendiri.
Pembangunan dan kesejahtraan hanya topeng yang dipakai oleh pemerintah
untuk menghabiskan sumberdaya Alam di Papua Barat, sedangkan pembangunan
manusia tidak pernah diperhatikan bahkan kampanye pembanguan topeng
memusnakan manusia papua barat, dan kesejatrahan masyarakat Papua belum
juga terwujud sampai detik ini, untuk membunuh masyarkat asli Papua
karena setelah pemerintah Indonesia menerapkan Otonomi khusus membawa
malapetaka bagi rakyat Papua. Karena selama Otonomi khusus berlaku di
Papua masyarakat papua menjadi minioritas di tanah sendiri dan
Masyarakat Papua tersinkirkan dan dimarjinalisasi dalam semua aspek,
baik dalam bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahtraan.
Kesejahtraan
yang di bicarakan oleh pemerintah Indonesia melalui media masa hanya
wacana Mimpi disiang bolong, karena barometer pembangunan tidak jelas. Oleh sebab itu ada
beberapa hal penting pemeritah perhatikan bahwa:
1. Berdasarkan beberapa pertimbagan dan sudah 5o tahun lebih Indonesia menguasain dan menjajah Bangsa Papua Barat, tanpa memikirkan
nasib masa depan anak cucu bangsa Papua, oleh sebab itu kami sampaikan
kepada Pemerintah Indonesia bahwa pada umumnya dan lebih Khusus
gubernur Provinsi Papua Luka Enembe bahwa, pemerintah stop dan berheti
kampanye kesejahtraan di papua sebab barometer pembangunan tidak jelas.
2. Catatan khusu kepada pemerintah Indonesia dan Gubernur Provinsi
Papua Lukas Enembe bahwa pemerintah takan pernah berhasil membangun
orang Papua dan mensejahtrakan rakyat papua karena persoalan papua
adalah bukan persoalan pembangunan dan kesejahtraan namun persoalan
politik dan sejarah yang salah maka proses penyelesaian adalah melalui
politik dan meluruskan sejarah bangsa. papua barat
3. Pemerintah Indonesia lebih baik menerima permintaan Rakyat
papua barat Untuk menentukan Nasib Seniri Melalui Referendum dari pada
pemerintah mengeluarkan uang banyak ke Papua memboroskan anggaran
4. Kami mendukun Penuh Permintaan Pemerintah Inggris Kepada
Persiden Rebublik Indonesia Untuk menyaksikan Referendum di Skitlandia,
untuk menentukan nasib sendiri, dan Pemerintah Indonesia Melakukan hal
yang sama bisa terjadi di Papua Barat.
5. Kami menjampaikan kepda PBB dan masyarakat Internasional Bahwa
keduduka Pemerintah Indonesia di papua Barat adalah Penjajah bagi rakyat
papua, Oleh sebab itu kami membutuhkan dukungan dan solidaritas
masyarakan internasional unntuk penetuan nasib sendiri bagi Rakyat Papua
barat.
oleh : Nasa Suhun (member of KNPB).
Posts
0 komentar for "KAMPANYE KESEJATRAAN OLEH GUBERNUR, HANYA MIMPI DI SIANG BOLONG"