Besok- Komite kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bogor melakukan aksi demontrasi damai di istana negara II di Bogor guna mendukung aksi internasional untuk pergerakan perjuangan munuju kemerdekaan Papua Barat. 

Ketua komite kota AMP Bogor “Sam Nawipa mengatakan kami adalah bagian dari satu garis perjuangan pembebasan yang tak terpungkirinya. Maka itu mahasiswa juga merupakan bagian dari rakyat Papua Barat tetap turun jalan menuntut ketidakadilan yang di lakukan oleh dua negara Jakarta – Belanda plus Amerika serikat hanya kepentingan ekonomi. 

Perlakuan ketidakadilan adalah penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreement) antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Giunea kini (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 di lakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua Barat. 

Namun demikian adanya New York Agreement Illegal rakyat Papua tetap protes menuntutnya. Tetapi negara Penjajah Indonesia tetap melalukan teror, intimidasi, penahanan, penembahkan bahkan genocide terus berlanjutn terhadap rakyat Papua.

Kondisi ini terus berlanjut tetapi para diplomat asing di Indonesia membiarkan penderitaan rakyat Papua Barat. Seharusnya mereka lakukan dan mencoba berbicara kepada orang – orang asing khususnya ketiga negara atau pencabutan perjanjian New York Agreement Illegal tersebut.
Ketiga negara yang beradap ini hanya melihat dan tak berbuat apa – apa, tidak peduli pada penderitaan rakyat Papua ula pekerjaan ketidakadilan dari mereka .

Dengan adanya momentum bersejarah bagi rakyat Papua 15 Agustus 2013 “pembukaan kantor free west Papua yang ke-dua” di negara Belanda –Eropa menjadi penyadaran bagi diplomat asing di Indonesia dan membongkar pembohongan pekerjaan manipulatif tersebut.

Aksi kami merupakan dukungan kantor free West Papua yang kedua di Belanda. Selain itu pula mengenang 51 tahun New York Agreement (Illegal) dan 35 tahun HUT Mambesak . 

Aksi berupa pernyataan sikap,press release, selebaran aksi, seruan aksi dan surat pemberitaan. Sampai saat surat pemberitaan telah sampaikan pada pihak keamanan yang berwajib belum ada surat konfirmasi perizinan namun kami tetap turun jalan. 

Hak kebebasan berekpresi termuat dalam undang – undang. Aksi tidak membuat anarkis dan kita menuntut hak secara adil, damai dan aman. 

Oleh : Geitogo Gobai