 |
| Aktivis hak asasi manusia memakai masker almarhum Munir Said Thalib, juara hak yang mati oleh keracunan delapan tahun yang lalu masih belum sepenuhnya diselesaikan oleh pihak berwenang. (Antara Photo / Dian Dwi Saputra) |
"Dia adalah orang yang mengilhami saya untuk bergabung dengan LBH Jakarta [Jakarta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum]," kata Muhammad Isnur, 28.
Sekarang di tahun keempatnya di yayasan, Isnur mengatakan Munir yang selalu akan menjadi model peran dia mendongak saat melakukan pekerjaannya sebagai pembela umum di organisasi advokasi.
"Dia bek sejati kemanusiaan, seorang aktivis sejati," kata Isnur. "Bahkan setelah ia selesai masa jabatannya di LBH Jakarta ia terus membela hak-hak orang lain.
"Saya juga mengambil beberapa kasus tenaga kerja karena saya tahu ia telah melakukan hal yang sama."
Munir tewas di papan penerbangan Garuda Indonesia dari Singapura ke Amsterdam setelah minum minuman yang dibubuhi arsenik.
Off-tugas percontohan Pollycarpus Priyanto itu dihukum karena pembunuhan Munir pada tahun 2005.Keyakinan itu dibatalkan pada tahun 2006 untuk bukti yang cukup, sebelum dioperasikan kembali pada tahun 2008.
Sampai saat ini, bagaimanapun, tidak ada dalang di balik pembunuhan diduga telah dipenjara, dengan Muchdi Purwopranjono, kepala intelijen mantan wakil nasional, dibebaskan dari tuduhan pembunuhan.
"Sebelum kematiannya Saya sudah mendengar tentang Munir karena dia adalah lulusan HMI [Himpunan Mahasiswa Islam] dan ia terkenal sebagai seseorang yang mengalami perubahan drastis dari garis keras militan ke humanis," kata Isnur. "Kami bahkan memiliki latar belakang yang sama. Saya juga dibesarkan dalam lingkungan fundamentalis. Aku pergi ke pesantren.
"Saya kembali membaca Alquran dan banyak bagian menemukan bahwa mengajukan pentingnya bersikap baik kepada orang lain."
Munir mulai karyanya dalam bantuan hukum pada tahun 1989 di LBH Surabaya sebelum diangkat sekretaris di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 1996.
Pengetahuan Rizka Argandianti Rachmah terhadap Munir datang secara kebetulan.
"Itu pada kursus hak asasi manusia saya ambil pada tahun 2009 di Kontras," kata 23 tahun, mengacu pada Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.
Rizka, yang mengatakan dia hanya tahu Munir dari berita, sekarang menjadi asisten program di Human Rights Working Group.
"Aku baru saja lulus dari sekolah tinggi ketika dia meninggal, jadi saya tidak tahu banyak tentang dia," tambahnya. "Saya bergabung dengan kursus [at Kontras] karena sebagai pengikut Ahmadiyah, saya ingin tahu apa hak-hak saya dan bagaimana untuk membela mereka."
Old kasus, energi baru
Rizka dan Isnur di antara mereka yang telah berpartisipasi dalam kampanye Twitter yang dimulai pekan lalu oleh wartawan investigasi Dandhy Dwi Laksono.
"Ganti avatar Anda dengan gambar [Munir] selama delapan hari, sehingga hal ini 8 tahun bisa mendapatkan energi baru dan tidak dilupakan," tulis Dandhy di akun Twitter-nya hari Minggu lalu.
Kampanye ini berharap untuk menarik setidaknya dua juta pengikut di situs micro-blogging hari Jumat, atau sekitar 10 persen pengguna Twitter di negeri ini.
Wakil Menteri Kehakiman Denny Indrayana, selebriti Julia Perez dan Glenn Fredly, dan mantan calon gubernur DKI Jakarta Faisal Basri memiliki semua bergabung masuk
"Kaum muda perlu tahu Munir, bukan hanya tentang dia sebagai orang tapi karya-karyanya," kata Rizka, sebuah pernyataan yang bergema oleh Kontras Yati Andriyani ini.
"Kami masih melihat pelanggaran hak hari ini karena mereka di masa lalu pergi sebagian besar tidak dihukum," katanya.
"Bahkan sekarang kita bisa melihat orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi berlomba-lomba untuk panggung politik."
Dia merujuk pada pensiunan jenderal Angkatan Darat Wiranto dan Prabowo Subianto. Berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), masing-masing, keduanya dianggap calon presiden kemungkinan pada tahun 2014.
Wiranto dan Prabowo yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia oleh militer pada hari-hari seputar jatuhnya Soeharto pada tahun 1998.Hak aktivis juga telah diadakan Wiranto bertanggung jawab atas gelombang kekerasan di Timor Timur tahun 1999.
"Ini semua adalah pelanggaran berat hak asasi manusia yang tidak memiliki undang-undang pembatasan," kata Yati.
Dengan beberapa pelaku utama semakin tua, kasus yang belum terselesaikan mungkin akan hilang pada generasi muda, ia memperingatkan.
"Dengan terus-menerus mengingatkan pemerintah kita juga mencegah kasus tersebut agar tidak terulang lagi," katanya.
Dengan kasusnya tidak sepenuhnya diselesaikan, pendukung Munir dan teman-teman terdekat tak henti-hentinya dalam mengingatkan pemerintah janji-janji mereka sendiri untuk memiliki kasus diselidiki secara menyeluruh. Beberapa berpikir bahwa kelambanan pemerintah akan memungkinkan pembunuhan memudar dari memori publik.
Membela pembela
Amnesty International mengatakan kurangnya akuntabilitas dalam kasus Munir berkontribusi pada iklim yang sedang berlangsung dari ketakutan di kalangan pembela hak asasi manusia. Ia berargumen bahwa pembela akan lebih terlindungi jika ada pertanggungjawaban yang benar atas pembunuhan tersebut.
Meskipun komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan yang memadai, hak pembela terus terancam, terintimidasi dan menyerang untuk pekerjaan mereka.
Pada tanggal 20 Juli, puluhan aktivis dari organisasi Solidaritas untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, yang mengumpulkan dana bagi tahanan politik yang sakit, ditangkap oleh polisi di Jayapura. Mereka dibebaskan beberapa jam kemudian.
Kasus lain terjadi pada tanggal 13 Juli, ketika polisi di Maluku dibebankan Oyang Orlando Petrus, seorang aktivis masyarakat setempat, dengan pidana pencemaran nama baik karena kritikannya terhadap pertambangan di Maluku barat daya dan dampak lingkungannya.
Oyang telah ditikam oleh penyerang tak dikenal kembali pada bulan April, serangan yang satu belum ada dibawa ke pengadilan.
Pada bulan Mei, Tantowi Anwari, seorang aktivis dari Asosiasi Jurnalis untuk Keberagaman, dipukuli dan ditendang oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) di Bekasi sementara meliputi gangguan kelompok garis keras itu dari layanan Filadelfia HKBP gereja.Meskipun mengajukan laporan polisi, kasus ini tetap terbuka.
Sebagian besar serangan terhadap para pembela hak asasi manusia di masa lalu, termasuk penyiksaan, pembunuhan dan penculikan yang mungkin, tetap belum terpecahkan, dan mereka yang bertanggung jawab belum dibawa ke pengadilan, kata Amnesty.
"Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terhadap pembela hak asasi manusia segera, efektif dan imparsial dan bahwa mereka yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan di pengadilan yang adil," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
Organisasi ini juga meminta pemerintah untuk mendukung pengesahan undang-undang yang spesifik ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pembela hak asasi manusia, seperti yang dijadwalkan dalam Rencana Aksi Nasional 2011-2014 Manusia Hak.
Black September
Kontras, Munir yang didirikan pada tahun 1998, juga akan menggunakan momentum tersebut untuk menggelar kampanye kesadaran publik mengenai pelanggaran hak-hak lainnya yang terjadi di masa lalu Septembers.
"Kami menyebutnya Black September, karena selain kematian Munir ada kasus-kasus yang belum terselesaikan lain dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bulan itu," kata Yati.
Dia mengutip pergolakan pasca-referendum di Timor Timur pada tahun 1999 yang menewaskan lebih dari 180.000 orang tewas dari pertempuran, penyakit dan kelaparan.
Organisasi hak yang dimiliki militer Indonesia bertanggung jawab atas insiden itu.
Dalam sebuah insiden pada bulan September 1984, militer menembaki sekelompok demonstran Muslim di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jumlah korban tewas yang tepat dari insiden itu tetap tidak diketahui, tetapi perkiraan berjalan dalam ratusan.
"Ada juga peristiwa Semanggi II dan tahun 1965 [kudeta]," lanjut Yati.
Tidak lama setelah peringatan satu tahun insiden Semanggi pertama, pada tahun 1998, perwira militer lagi bentrok dengan siswa menewaskan sedikitnya empat.
Dan bulan lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada lebih dari 500.000 orang yang ditargetkan dalam pembersihan anti-komunis pada tahun 1965, dan keluarga mereka, adalah manusia yang parah pelanggaran hak asasi.
Aksi belum mengambil tindakan.
"Tampaknya telah terjadi niat sistematis dari pemerintah untuk sengaja 'melupakan' masa lalu pelanggaran hak asasi manusia," kata Yati.
"Inilah sebabnya mengapa kita harus selalu mengingatkan mereka, untuk membiarkan mereka tahu bahwa kami, orang-orang, tidak akan pernah lupa."
Posts
0 komentar for "Munir Memory Feed Berjuang untuk Hak Asasi Manusia di Indonesia "