Jayapura, KNPBNews – Ketua I Komite Nasional Papua Barat, tuan Agus Kossay kembali menegaskan bahwa masa depan hidup bangsa Papua tidak ada ditangan Jokowi dan Prabowo, pernyataan ini disampaikan pada hari Jumat (20/6/2014) dari Jayapura-Papua Barat. “Saya mau katakan nasib bangsa Papua Barat kedepannya ada di tangan kita sendiri. Omong kosong kalau dikatakan setelah Jokowi atau Prabowo menjadi Presiden, nasib bangsa Papua Barat akan lebih baik, itu pernyataan-pernyataan omong kosong,” ujarnya.

Menurut Kossay, yang dituntut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di hutan-hutan belentara Papua, aktivis-aktivis Papua merdeka ditempat-tempat pelarian, bersama massa rakyat sejak tahun 1969 higga kini adalah hak politik dan kedaulatan bangsa Papua Barat.

“Kami mau merdeka dan berdaulat sendiri diatas tanah leluher kami, negeri Melanesia. Kami tidak minta makan, minum, kesejahteraan, dan iming-iming lainnya, sementara pembantaiaan dan pembunuhan terhadap orang Papua masih terus dilakukan oleh TNI/Polri.”

“Ini yang harus diingat oleh siapapun orang Papua, juga pemerintah Jakarta, pimpinan-pimpinan partai politik lokal maupun nasional juga stop membodohi rakyat Papua dengan sesuatu yang tidak pasti. Saya minta dengan tegas hentikan aksi-aksi licik itu,” tegas Kossay.

Dikatakan, saat ini diplomasi yang dibangun diplomat Papua Merdeka di Inggris, Tuan Benny Wenda, dan di Amerika Serikat tuan Octovianus Mote, serta di negara-negara pasifik tuan Ottow Ondawame, dan kawan-kawan masih terus berlanjut.

“Rakyat Papua perlu tahu, diplomasi kita di tingkat internasional masih terus berjalan. Bukan berarti euforia pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan menghentikan aksi-aksi mereka, sama sekali saya katakan itu tidak akan menghentikan perjuangana rakyat bangsa Papua Barat,” himbau Kossay.

Di tanah Papua sendiri lanjut Kossay, KNPB, Parlemen Nasional West Papua (PNWP), bersama organ dan faksi-faksi lainnya masih terus eksis memperjuangkan hak-hak politik untuk bangsa Papua Barat.

“KNPB sama sekali tidak pernah mundur satu langkahpun. KNPB tidak takut dan akan maju terus sampai titik darah penghabisan. KNPB masih terus eksis. Mako Tabuni boleh ditembak mati oleh Densus 88 pimpinan Tito Karnavian, Bucthar Tabuni boleh diberikan status DPO, Victor Yeimo boleh saja di penjarakan, tapi semangat mereka masih terus berjuang bersama kami,” tambahnya.

Kossay juga menghimbau rakyat Papua Barat, dan anggota KNPB di seluruh tanah Papua untuk tidak ikut memberikan pilihan dalam Pilpres mendatang.

“Dari awal KNPB sudah bersepakat untuk boikot Pilpres. Karena itu kami tidak akan pernah berpartisipasi dalam perpolitikan kolonial Indonesia. Kami akan tetap boikot Pilpres selama masih ada dalam Indonesia,” pungkasnya.

Terkait tanggapan Kapolda Papua, Tito Karnavian yang akan mempidanakan siapapun yang memboikot Pilpres, Kossay menuturkan himbaun seperti itu merupakan bentuk intervensi, intimidasi, dan pembunuhan karakter tiap individu yang merupakan masyarakat merdeka.

“Saya kasih contoh,  jika Tito Karnavian tidak biasa makan wam (babi) atau dilarang dalam hukum agamanya, tapi karena ada ancaman pidana, atau akan dihukum masuk penjara, apakah beliau akan tetap makan, kan jawabannya pasti tidak akan makan toh; Kalau terus dipaksa untuk makan, berarti yang paksa itu melakukan pelanggaran HAM terhadap pak Tito.”

“Sekarang tinggal kita balik saja, rakyat Papua sama sekali tidak ingin memberikan pilihan untuk presden RI karena merasa bukan bagian dari negara ini, apakah ketika dipaksa atau diancam pidana lantas kita akan memberikan pilihan atau ikut mencoblos, jawabannya tidak toh; Jadi saya harap Kapolda tidak main paksa-paksa, dan mengerti konteks saat ini,” jelasnya.
SUMBER: KNPBNEWS.COM