Jayapura – Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari mengatakan situasi penegakan hukum dan HAM di Papua makin memburuk jelang akhir tahun 2012. Lebih banyak disebabkan karena meningkatnya kekerasan fisik pada sejumlah kasus penembakan “misterius” di kawasan Pegunungan Tengah Papua dan sekitar Jayapura.
“Sangat mengherankan karena Polda Papua dan jajarannya belum dapat mengungkap pelaku penembakan tersebut. Disamping itu, terhadap sejumlah kekerasan fisik yang terjadi akibat ulah aparat, tidak pernah bisa diproses secara hukum, karena adanya semangat dan arogansi korps yang berlebihan, sehingga menimbulkan kesan impunitas,” kata Warinussy.
Penerima Penghargaan Internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” dari Canada tahun 2005 itu menambahkan, disamping itu, institusi negara yang bertanggung jawab dalam mengawal berlangsungnya proses penegakan hukum dan HAM di Papua juga tidak bekerja secara optimal. Misalnya dengan tidak banyak melakukan langkah-langkah penting membangun kesamaan pandangan dalam upaya promosi dan penghormatan HAM di kalangan institusi POLRI dan TNI serta pemerintah.
Berkenaan dengan peringatan 64 Tahun Hari HAM se-Dunia (10 Desember 1948-10 Desember 2012), Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari mencatat begitu banyak terjadi kasus-kasus kekerasan bersenjata di sejumlah daerah di kawasan pegunungan tengah Papua.
Dimana banyak melibatkan aparat TNI dan POLRI. “Bahkan banyak diantara mereka itu yang menjadi korban, tetapi sangat disayangkan karena tidak pernah ada penegakan hukum dengan cara menyeret pelaku penembakan di depan pengadilan. siapa sebenarnya yang harus bertanggung-jawab? Sementara di pihak lain, sejumlah petinggi institusi keamanan di daerah ini sudah begitu cepat menyatakan bahwa pelakunya diduga keras berasal dari TPN/OPM?” ucap Warinussy.
Di pihak lain, sejumlah kasus penembakan “misterius” di sekitar Jayapura pada pertengahan tahun ini juga tidak pernah diungkapkan. Ini semakin membingungkan dengan di”: eksekusi”nya Mako Tabuni (Wakil Ketua KNPB) belum lama ini. “Akhirnya menimbulkan pertanyaan; mengapa Mako tidak ditangkap saja dan diproses sesuai hukum yang berlaku? Eksekusi terhadap Mako justru menimbulkan gelombang protes terhadap institusi keamanan dalam menangani masalah serta akan makin menantang untuk diinvestigasi secara luas,” paparnya.
Hal yang sama juga terjadi pada kematian Timotius Ap di Manowkari beberapa hari yang lalu yang konon menurut petugas korban terpaksa dilumpuhkan karena hendak mengancam putugas dengan senjata api rakitan. “Pertanyaannya, apakah ada saksi yang melihat selain ke-5 petugas polisi itu bahwa benar Ap sempat melakukan tindakan melawan petugas? Sepertinya alasan klasisk ini seringkali digunakan oleh petinggi kepolisian di daerah ini ketika anggotanya telah melakukan sebuah tindakan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa,” jelas Warinussy.
Berkenaan dengan itu, LP3BH Manokwari mendesak KOMNAS HAM untuk segera membangun pemahaman kritis di semua jajaran institusi keamanan di Indonesia dan khususnya di Tanah Papua. Pemerintah Daerah untuk senantiasa juga menghormati dan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam melakukan berbagai tindakan pelaksanaan tugasnya.
Pemahaman tentang isi dan amanat dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi penting untuk disosialisasikan kepada semua kalangan tersebut oleh Komnas HAM yang baru saja dilantik oleh Presiden. “Khusus untuk Papua, implementasi dari isi pasal 46 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua juga menjadi penting untuk diimplementasikan segera dalam konteks penyelesaian masalah Papua melalui meja perundingan atau Dialog,” katanya. (JO/Jayapura)
Posts
0 komentar for "Situasi HAM Makin Memburuk di Papua"