APARAT KEPOLISIAN MEMBLOKADE AKSI DEMO GEMPAR

Polda papua terus menerus membungkam ruang demokrasi di papua barat, hak rakyat Papua Barat untuk berexpresi dan menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan amanat undang-undang pasal 28 tahun 1998 tentang hak setiap orang menjampaikan pendapat dimuka umum secara lisan maupun secara tertulis.
hak menyampaikan pendapat di muka umum sudah menjamin oleh hukum Internasional berdasarkan deklarasi Universal DUHAM pada tanggal 10 Desemebr 1984 oleh Peserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) . Indenesia salah satu Negara yang ikut menandatangani Piagam PBB tentang hak setiap orang untuk berkumpul berserikat secara kelompok maupun secara individu.

Selain  negara indonesia salah satu negara yang menganut sitem demokrasi namun perakter berdemokrasi Papua benar benar dibungkam dengan refresif militer.
Jika polda Papua terus membunggam ruang demokrasi di Papua berati secara tidak langsung polda papua mengkampanyekan bahwa orang Papua Barat adalah bukan bagian darai NKRI. oleh sebab itu rakayat Papua barat segera moblisasi umum untuk Boikot Pilpres 2014, karena pemilihan persiden Otonomi Plus tidak menyamin keselamatan dan nasib masa depan bangsa Papua Barat, solusi bagi bangsa Papua Barat adalah referendum

Pembungkaman ruang dipapua barat dengan kekuatan militer mengancam orang papua berexpresi dalam ruang demokrasi,  dan juga pembungkaman ruang demokrasi di papua Barat berarti kegaagalan Pemerinta untuk membaaangun orang Papua. sebab negara demokrasi pemerintahan harus dikntrol oleh mahasiswa maupun rakyat dalam bentquk demontrasi maupun mimbar bebasa namun, demolkrasi terus dibungkam hal ini menandakan bahawa pemerintah kagal membangun orang Papua segera Referendum di Papua.
Berikut adalah poto-foto aksi demo Gempar diblokade oleh Polda Papua.