Dunia
harus memahami akar persoalan di Papua yang menyebabkan krisis
kemanusiaan dan
eksploitasi besar-besaran, bahwa persoalan mendasar rakyat pribumi West
Papua
adalah keinginan untuk menentukan nasib sendiri, sedangkan Indonesia
bekeinginan untuk menguasai wilayah ini, dan memusnahkan pemilik wilayah
ini.
Dua
keinginan itu tidak akan pernah disatukan bersama melalui proses
pendekatan
dalam kerangka negara Republik Indonesia. Bila itu dipaksakan, konflik
kemanusiaan dan ekploitasi SDA akan terus berlangsung. Itu berarti
negara
Indonesia dan dunia sengaja membiarkan dan mendorong pemusnahan pribumi
West Papua dengan tujuan menguasai wilayah
ini.
Rakyat
West Papua sudah memahami bahwa, sangat tidak mungkin konflik kekerasan
dibawa
penguasa yang menjajah diselesaikan melalui hukum penjajah. Bagaimana
mungkin
pelaku mengadili pelaku? Dan bagaimana mungkin penguasa mengakui dan
menghentikan niatnya? Itu hal yang tidak mungkin, karena penguasa akan
terus
melakukan pembenaran dengan kekuatan media dan diplomasi negara,
sehingga dunia
tertipu dan saling menipu.
Bahwa
sejak awal, sebelum Indonesia menguasai wilayah ini, orang pribumi West
Papua
telah berikrar untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hak penentuan
nasib
sendiri itu telah dimanipulasi melalui pelaksanaan Pepera pada tahun
1969 yang
keliru dan sangat menciderai hak-hak orang Papua, bahkan standar-standar
dan
prinsip-prisip hukum dan HAM PBB.
Hak
penentuan nasib sendiri tidak terjadi, dan orang West Papua sejak saat
itu
berjuang agar hak itu dilakukan kembali. Sejak itu juga, ribuan orang
telah
menjadi korban militer Indonesia, ribuan telah mengungsi keluar dan
masih
tinggal di camp-camp pengungsi.
Sampai
saat ini, di zaman yang terbuka, orang West Papua secara damai, terbuka
dan
bermartabat menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui aksi-aksi
damai, namun
penguasa Indonesia dengan kekuatan militernya terus menangkap, mengejar
dan
membunuh rakyat dan pejuang-pejuang West Papua.
Saatnya
dunia mendengar West Papua, melihat West Papua dan bicara untuk West
Papua.
Saatnya dunia mendesak PBB bertanggung jawab atas sengketa wilayah West
Papua
yang belum selesai dibawah hukum internasional. Saatnya PBB menggelar
referendum yang damai, demokratis dan final demi keadilan, kemanusiaan,
dan
perdamaian dunia.
Victor
Yeimo [KETUA KNPB]
Posts
0 komentar for "DESAK PBB FASILITASI REFERENDUM DI WEST PAPUA"