 |
| Ilustrasi |
JAKARTA-- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Papua akan dijadikan wilayah operasi Detasemen Khusus (Densus) 88 sehingga kekerasan di provinsi tersebut akan terus berlangsung. Kalangan masyarakat sipil mendesak untuk dilakukannya penarikan TNI dan Polri.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan pihaknya menyesalkan hak atas kemerdekaan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Papua tidak sepenuhnya dijamin oleh negara. Organisasi tersebut mencatat sejak Januari hingga Oktober 2012 terdapat 81 tindakan kekerasan, setidaknya 31 meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka di Papua.
"Demokrasi di tanah Papua telah dipancung dan menjadi tantangan berat bagi warga sipil untuk menkritisi kebijakan Negara yakni TNI dan Polri yang berlangsung hingga saat ini," ujar Haris dalam pernyataan bersama dengan National Papua Solidarity, Bersatu untuk Kebenaran dan Yapham, yang dikutip pada Jumat (26/10/2012).
Dia mengatakan salah satu sebab mengapa terjadinya kekerasan di provinsi tersebut adalah ingin dijadikannya Papua Barat sebagai operasi Densus 88. Sedangkan sebab lainnya, kata Kontras, adalah adanya pelabelan separatis pada sejumlah warga di Papua serta isu keamanan di Asia Pasifik, khususnya Papua Barat telah menjadi alasan Indonesia memperkuat kerja sama keamanan bersama negara-negara imperialis.
Haris mengungkapkan kondisi tersebut telah menjadikan Papua sebagai lahan subur bagi konflik, demi kepentingan negara, ekonomi dan kekuasaan. Kontras menilai tidak heran kenyataan itu mendorong rakyat pribumi di Papua bangkit memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang tak kunjung tiba. "Kami mendesak kepada Presiden untuk segera membuka ruang gerak demokrasi di Papua dan merealisasikan dialog damai antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga," demikian Haris. (Bsi)
Sumber: Kontras
Posts
0 komentar for "KONTRAS: PAPUA AKAN JADI WILAYAH OPERASI DENSUS 88"